inijabar.com, Garut- Pertemuan Forum Honorer Kabupaten Garut (FHKG), dengan Bupati Garut Rudy Gunawan yang didampingi Sekertaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Kepegawaian. Senin 10 April 2023 mencapai sebuah kesepahaman.
Bupati Garut Rudy Gunawan, memberi dukungan pada honorer tenaga adminitrasi yang tergabung di FHKG untuk memperjuangkan nasibnya ke tingkat pusat.
Dukungan tersebut secara tertulis disampaikan Rudy sesuai langkah yang akan ditempuh honorer tenaga administrasi ke pemerintah pusat.
"Saya berharap, mudahan-mudahan honorer tenaga adminitrasi khusus K 2 dan Non ASN lainya, bisa segera dapat kesempatan melalui sebuah regulasi yang berpihak kepada honorer tenaga adminitrasi,"ucap Rudy.
[cut]
Senada dikatakan Sekda Garut Nurdin Yana, bahwa belum ada regulasi yang mendukung honorer administrasi
"Memang untuk honorer tenaga adminitrasi Pemkab Garut, merasa dilematis pasalnya regulasi yang masih belum ada yang mendukung untuk honorer tenaga adminitrasi,"ungkapnya.
Sedangkan pengurus FHKG Yogi menyampaikan, apa yang menjadi hajat nasib para honorer di kabupaten Garut, khususnya honorer tenaga adminitrasi, belum sama sekali mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut berkompetisi dengan kurun waktu beberapa kali ada rekrutmen di Garut.
Yogi juga menjelaskan, honorer tenaga adminitrasi selalu terlewatkan setiap ada momentum rekrutmen. Pasalnya, kata dia, tidak ada wadah atau formasi jabatan bagi tenaga adminitrasi.
[cut]
"Ini dikarenakan masih terbentur oleh sebuah regulasi dari pusat yang belum ada payung hukum untuk tenaga administrasi," ujarnya.
"Kami berharap sebagai tenaga adminitrasi hanya pada Undang-Undang ASN yang sedang dibahas oleh DPR RI.
Karena dalam Undang-undang tersebut ada pasal yang memungkinkan honorer bisa diangkat menjadi ASN, yang tertuang dalam pasal 131 A.
Meski demikian harapan itu masih tersimpan kecemasan, mengingat program yang diusung oleh pemerintah pusat masih didominasi guru dan tenaga kesehatan.(*)
