 |
| Mahasiswa dari PMII Kota Bekasi menggruduk Pemkot Bekasi terkait dugaan pungli THR pada lurah-lurah menjelang Idul Fitri 1444 hijriah. |
inijabar.com, Kota Bekasi- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas mitra Karya Melakukan aksi demonstrasi didepan gedung Pemkot Bekasi, pada Jumat (5/5/2023).
PMII UMIKA mengatakan, aksi unjuk rasa ini dilakukan karena ada nya tindakan praktik pungutan liar (pungli) yang di lakukan oleh oknum kepala kelurahan terhadap 56 lurah dengan besaran Rp200 ribu di kota Bekasi diduga untuk Tim Plt Wali Kota Bekasi.
Mahasiswa menyoroti setidak nya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di kota Bekasi belum seluruh nya terselesaikan. Menurut masa aksi praktik pungli yang dilakukan oleh kepala kelurahan mencerminkan kota Bekasi yang kotor dari praktik KKN atau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Kota Bekasi.
"Aksi kali ini merupakan bentuk dari kemarahan besar dari kami pergerakan mahasiswa Islam Indonesia komisariat Universitas Mitra Karya. Sebab prilaku pungli di kota Bekasi Masi kuat mengakar dari kalangan bawa hingga kalangan atasL"ujar Wawan Bahry Korlap aksi.
[cut]
Disisi lain Wawan juga mengungkapkan, seharusnya PLT Walikota sebagai pimpinan tertinggi kota Bekasi sudah sepatutnya membersihkan prilaku pungli dari kota Bekasi seperti yang sempat dia katakan beberapa waktu yang lalu namun nyatanya hanya ungkapan semata tanpa adanya aksi nyata yang di lakukan.
Wawan juga mengungkapkan, perbuatan pungli tersebut sama hal nya dengan perbuatan koruptif sebab kita memiliki masalulu yang kelam prihal korupsi namun sayang nya sampai hari ini juga perbuatan tersebut Masi kuat mengakar.
Adapun tuntutan Aksi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Universitas Mitra Karya Cabang Kota Bekasi di antara nya :
1. Meminta Plt Walikota Bekasi untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan pungli yang dilakukan oleh tim Walikota Bekasi terhadap camat dan lurah se – Kota Bekasi.
2. Mendesak Plt Walikota Bekasi untuk memberikan sanksi terhadap oknum – oknum yang terlibat dalam kasus pungli tersebut
3. Terhitung 7x24 jam jika tidak adanya sanksi maka kami akan kembali menggelar aksi secara besar-besaran
4. Pada kesempatan kali ini kami sampaikan ke KPK untuk melakukan audit ulang harta kekayaan Plt Walikota Bekasi yang diduga berbanding terbalik dengan salah satu kepala dinas.(*)
