 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Jakarta- Bocoran usulan calon Penjabat (Pj) Walikota/Bupati yang disodorkan oleh DPRD Jawa Barat di lima wilayah di Jawa Barat ke Kemendagri disinyalir bakal tidak terakomodir.
Informasi yang beredar sejumlah nama yang dekat dengan Istana bakal dipilih untuk menjadi Pj Walikota/Bupati di Jawa Barat.
Sekedar diketahui ada enam wilayah di Jabar yang akan habis masa jabatannya apda 20 September 2023. Diantaranya, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang. Kabupaten Purwakarta.
Keenam wilayah tersebut melalui DPRD masing-masing sudah menyodorkan 3 nama usulan calon Penjabat (Pj).
Namun dari keenam wilayah di atas hanya Kabupaten Sumedang yang salah satu diprediksi usulannya diakomodir Kemendagri yakni Sekda Kabupaten Sumedang Herman Suryatman. Sedangkan untuk 4 wilayah lainnya semua usulan ditolak Kemendagri.
1. Kabupaten Bandung Barat beredar kabar yang akan menjadi Pj Bupati Bandung Barat yakni Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jendral (Itjen) Kemendagri, Arsan Latief.
[cut]
Sedangkan DPRD Bandung Barat mengusulkan tiga nama calon Pj Bupati Bandung Barat. Ada pun nama-nama yang diusulkan DPRD KBB untuk menduduki jabatan Pj Bupati KBB merupakan Dodo Suhendar, MM-BAT (Kadis Sosial Provinsi Jawa Barat), Ade Zakir, ST.MM (Sekda KBB), dan Drs. Wahyu Mijaya, SH. MSi (Kadis Pendidikan Jawa Barat).
Arsan sendiri pernah menjabat menjadi Lurah di Kabupaten Sidraf Provinsi Sulawesi Selatan, Sekretaris Camat Sidraf, Kasubdit Barang Milik Daerah Ditjen Keuangan Daerah, Kasubdit Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Keuangan Daerah.
Kemudian dia pernah menjadi, Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, Direktur Pendapatam Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Direktur Perencanaan Angaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
2. Kota Sukabumi, tersiar kabar yang akan menjadi Pj Walikota Sukabumi yakni Kusmana Hartadji. Sedangkan tiga nama yang ditetapkan oleh DPRD Kota Sukabumi antara lain, Sekda Kota Sukabumi Dida Sembada, Kepala Disporapar Kota Sukabumi Tejo Condro Nugroho dan Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat Iip Hidayat.
[cut]
3. Kabupaten Sumedang, yang bakal menjadi Pj Bupati Sumedang yakni Herman Suryatman yang menjabat sebagai Sekda Kabupaten Sumedang. Nama Herman pun masuk salah satu usulan DPRD Sumedang.
Berikut tiga nama usulan calon Pj Bupati Sumedang itu yakni, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman, Mantan Kapolres Sumedang tahun 2019-2021, AKBP Eko Prasetyo Robbyanto yang saat ini menjabat Wadirreskrimsus Polda Metro Jaya (IIIA1) dan Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Kemenpora RI, Sanusi.
4. Kota Bandung, beredar kabar yang akan menjadi Pj Walikota Bandung yakni Bambang Tirtoyuliono. Sedangkan tiga nama usulan DPRD Kota Bandung yakni Dedi Sopandi yang kini sebagai menjabat Asda Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Pemprov Jawa Barat, Ema Sumarna kini sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung, dan Tim Kerja Percepatan Pembangunan, Muradi, yang juga merupakan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad).
5. Kabupaten Purwakarta, yang akan dipilih oleh Kemendagri yakni Benni Irwan. Sedangkan tiga nama yang diusulkan menjadi Pj Bupati Purwakarta yakni, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta Asep Supriatna, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Purwanto.
[cut]
6. Kota Bekasi, beredar kabar yang akan mengisi posisi Pj Walikota Bekasi yakni Raden Gani Muhammad. Sedangkan sebelumnya DPRD Kota Bekasi mengusulkan 3 nama calon Pj Walikota diantaranya, Ir Koswara yang menjabat sebagai Kadishub Jabar, Makmur Marbun Kemendagri, dr.Kusnanto Saidi Dirut RSUD Chasbulah Abdulmajid. Namun usulan dari Pemprpv Jabar nama dr.Kusnanto tidak dimunculkan tapi nama Sekda Kota Bekasi Junaedi yang diusulkan.
Bocoran data calon Pj Bupati/Walikota di enam wilayah tersebut memang kencang berhembus di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jika terealisasi, hal itu menyiratkan kewenangan penuh pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri dalam menetapkan Penjabat Bupati/Walikota.(*)
