inijabar.com, Kota Bandung- Besaran anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2024 akhirnya disepakati senilai Rp.1.104 trilyun yang pencairannya dilakukan bertahap.
Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat Ummi Wahyuni, bahwa pihaknya bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan penandatanganan Berita Acara (BA) Kesepakatan untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar tahun 2024 mendatang.
Besaran perhitungan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat dengan KPU Jawa Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2024 lebih dari Rp1.104 Triliun yang akan dicairkan pada Tahun 2023 sebesar 40 persen dan Tahun 2024 sebesar 60 persen.
Penandatanganan ini dilakukan Ketua KPU Jawa Barat, Ummi Wahyuni dengan Ketua TAPD Provinsi Jawa Barat, Mohammad Taufiq Budi Santoso, di Ruang Ciremai, Gedung sate, Kota Bandung, Selasa, 7 November 2023.
Ummi Wahyuni menyampaikan, penandatanganan BA menjadi momentum yang menandai awal dari perhelatan Pilkada Serentak di Jawa Barat tahun 2024 mendatang.
Bagi dia, proses untuk sampai pada tahapan ini sungguh tidak mudah sebab butuh pencermatan dan pembahasan ekstra untuk bisa menciptakan kesepakatan atau titik temu.
"Hari ini sungguh luar biasa setelah melewati proses yang panjang. Tapi itu bukan masalah sebab bagi kami, suksesnya sebuah pesta atau hajatan demokrasi berawal dari perencanaan anggaran yang baik," tegas Ummi Wahyuni, dalam keterangan resminya, Rabu,( 8/11/ 2023).
KPU Jabar, kata dia, tidak bisa bergerak dan bekerja sendiri dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Sehingga KPU membutuhkan support dari semua pihak dalam menyukseskan agenda lima tahunan tersebut, baik dari Pemprov maupun dari DPRD Jabar.
Ummi juga meminta masukan masukan dari semua pihak tentang tahapan yang dilakukan oleh KPU. Apalagi di tahun 2024, ada dua hajatan demokrasi yang harus digelar yakni Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
"Sebagaimana kita ketahui, Jawa Barat merupakan daerah dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia yang mencapai lebih 35 juta. Makanya kami butuh masukan dari berbagai pihak," imbuh mantan Ketua KPU Kabupaten Bogor tersebut.
Dengan penandatanganan itu juga, Ummi berharap agar menjadi awal bagi KPU untuk bisa melaksanakan hajatan Pilgub secara transparan, profesional dan sesuai harapan dari masyarakat Jawa Barat.
Ummi berharap agar menjadi awal bagi KPU untuk bisa melaksanakan hajatan Pilgub secara transparan, profesional dan sesuai harapan dari masyarakat Jawa Barat.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Bedi Budiman mengungkapkan, jika nilai dalam kesepakatan tersebut sudah objektif dan akuntabel.
"Kami anggap bahwa anggaran nilai itu memang memberikan keluasan tapi juga bisa dipertanggungjawabkan. Dengan catatan juga tanpa meninggalkan kualitas demokrasi kita,"tutur Bedi Budiman.(*)
