 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Kota Bekasi- Pembentukan Tim Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (TP5) Kota Bekasi oleh Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad pada Kamis 1 Januari 2024 lalu sangat diharapkan publik di Kota Bekasi lebih bisa membantu kerja-kerja Pj Walikota Bekasi bukan malah membuat tabrakan dengan kepala dinas atau OPD (organisasi perangkat daerah.
Seperti diketahui, pembentukan TP4 saat Rahmat Effendi juga penyusunan personalia nya masih sarat kepentingan politis.
Begitupun saat Plt Walikota Bekasi Tri Adhianto menggantikan Rahmat Effendi hanya merubah nama saja dari TP4 ke TP3. Tapi dari rekrutmen personalia nya kental nunasa politis.
Kini Raden Gani Muhamad selaku kepala daerah mencoba lagi dengan mengubah nama jadi TP5 dengan personalia hanya 7 orang terdiri dari mantan pejabat Pemkot Bekasi dan akademisi. Tidak ada aktifis politik yang dibawa dalam tim ini.
TP5 ini juga kata Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad, nantinya bertugas untuk memberikan ide pemikiran sekaligus inovasi kepada pemerintah Kota Bekasi dari segi pelayanan terhadap kemajuan dan pembangunan Kota Bekasi.
Mantan anggota TP4 Benny Tunggul yang juga sebagai Ketua LPPM STT Bina Tunggal ini, ikut mengomentari pembentukan tim bentukan Raden Gani Muhamad tersebut lebih kepada pekerjaan rumah (PR) yang masih banyak di Kota Bekasi.
Benny menilai tim tersebut tidak maksimal dalam membantu Pj Walikota Raden Gani. Malah, kata dia, akan menambah beban keuangan daerah.
TP5 tidak berfungsi maksimsl dalam masa transisi masa jabatan PJ.Walikota ada 7 program yang harus dikejar realisasi pembangunan Kota Bekasi, adapun yang harus memaksimalkan yakni OPD terkait.
Berikut 7 pekerjaan rumah dari Tim Percepatan yang dibentuk.
1.Penyelesaian Terminal Type A Kota Bekasi yang sdh lama Tertunda
2. Pengadaan RS Paru paru dan jantung. yang tertunda.
3. Kerjasama PT.KAI Salam pengadaan Underpass atau fly overpass bulan dan Proyek mengatasi kemacetan di rel KA yang semakin tinggi intensity layan jalur KA.
4 . Tax and Retribution one Payment Tapping system guna menghindari kebocoran pemungutan. retribusi,
5. Reformasi Birokrasi ya mandek,
6.Pengadaan Bekasi Investment and Promotion Dashboard Information yang tak jelas Road Mapnya,
7. Audit Pengelolaan Asset dan Tanah Pemkot yang masih banyak PKS nya manipulatif akibatnya kerugian Pemkot yang sangat besar.
"Percuma TP5 hanya sebagai asesoris karena kinerja nya target dapat penghargaan tapi tidak menghasilkan outcome maksimal,"ucapnya. Selasa (6/2/2024).
TP5, lanjut Benny Tunggul, sebaiknya melakukan MoU dengan Kejaksaan dan KPK untuk audit dan pengawasan kinerja sebelum bertugas.
"Harus berani TP5 membuat MoU (memorandum of understanding) dengan Kejari dan KPK,"tandasnya.(*)
