 |
| Massa PPPK kabupaten Garut yang lolos seleksi menolak pelantikan di tahun 2026 |
inijabar.com, Garut- Ribuan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Pejuang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Garut yang telah dinyatakan lolos seleksi menolak keras penundaan pengangkatan CPNS/PPPK jadi tahun 2026.
Massa mengepung kantor DPRD Garut yang berlokasi di Jalan Patriot, pada Rabu (12/3/2025). Mereka menilai keputusan tersebut merugikan tenaga honorer yang telah dinyatakan lolos seleksi.
Pantauan inijabar.com, dengan membawa berbagai poster dan spanduk bernada protes kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
Pun, dalam aksinya mereka menyuarakan lima tuntutan utama kepada pemerintah serta DPRD Garut.
Lima Tuntutan Utama FPPPKG yakni ;Menolak Penundaan Pengangkatan ASN Para honorer menuntut agar pengangkatan CPNS/PPPK tidak ditunda, karena sebelumnya sudah disepakati oleh Menpan-RB, BKN, dan Komisi II DPR RI.
Mendesak Pencabutan Surat Edaran Menpan-RB Surat edaran terkait penyesuaian pengangkatan ASN dinilai tidak memiliki kepastian hukum yang jelas dan melanggar hak tenaga honorer yang telah lulus seleksi.
[cut]
Mendorong Pemerintah Daerah Menerbitkan SK Sesuai Jadwal Mereka meminta DPRD Komisi I dan Pemda Garut segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) CPNS/PPPK sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Selain itu, menuntut Kepastian Hukum Status Kepegawaian Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, tenaga honorer yang telah lulus seleksi berhak mendapatkan kejelasan status kepegawaian. Serta
Menagih Janji Pelantikan Sebelum Lebaran mendatang. Mereka juga menuntut Pemda Garut, melalui Sekda selaku Ketua Panselda, agar segera melantik dan menyerahkan SK sebelum Idulfitri, mengingat dana penggajian sudah dianggarkan.
Sebagian besar para tenaga honorer yang mengikuti aksi, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada mereka.
“Kami sudah mengikuti seleksi sesuai prosedur, tapi tiba-tiba pengangkatan ditunda tanpa alasan yang jelas. Kami hanya ingin hak kami diberikan sesuai janji pemerintah,” ujarnya.
Sementara, anggota Komisi I DPRD Garut, Iman Alirahman, langsung turun menemui massa bersama perwakilan Pemerintah Daerah Garut dan menyampaikan orasinya dihadapan peserta aksi.
[cut]
“Sampai kapan pun, kami akan terus berjuang ke pemerintah pusat untuk memastikan bahwa Pemda Garut siap melakukan pengangkatan PPPK,” tuturnya.
Iman menegaskan, Komisi I DPRD Garut bersama Pemda, yang dikomandoi Sekda Garut, akan segera bergerak ke Jakarta pada Kamis Pagi (13/03/2025) untuk berkonsultasi dengan kementerian terkait serta menyampaikan aspirasi tenaga honorer yang telah dinyatakan lolos seleksi.
“Kami akan terus berjuang, bahkan jika harus mendatangi DPR RI. Jangan ada kegundahan atau keraguan, kami akan pastikan kalian tetap diangkat menjadi ASN,”pungkas mantan Sekda Garut dari Partai Golkar ini. (Yoes)
