 |
| LS-Vinus saat memaparkan hasil surveynya |
inijabar.com, Depok- Lembaga Studi Visi Nusantara Maju (LS-Vinus) menyebut rata-rata tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari Pemerintah Kota Depok meraih predikat rapor kuning pada Rilis Hasil Survei Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap 100 Hari Kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Supian Suri-Chandra Rahmansyah, di Kantor LS Vinus Kota Depok, Rabu (4/6/2025).
“Bila dianalogikan lampu atau ramp, lampu hijau, lampu kuning dan lampu merah. Dari hasil total rata-rata persentasenya hanya 39,05 persen responden yang puas. Maka kemudian, kinerja Supian Suri dan Chandra dalam membawa Kota Depok itu berada di lampu kuning. Kuningnya itu kuning cerah sehingga kemudian lebih dekat ke lampu merah,“ ujar Yusfitriadi saat memberikan keterangan kepada wartawan
Menurutnya, dengan capain nilai rata-rata persentase itu maka dapat menjadi petanda warning bagi Pemerintah Kota Depok. Artinya bahwa masyarakat tidak percaya terhadap kinerja Supian Suri dan Chandra dalam membawa Kota Depok selama 100 hari pertama.
“Kalau kita tarik dari tingkat kepercayaan tertinggi, itu ada di bidang kesehatan berada dinilai 60,63 persen tingkat kepercayaan publiknya. Sementara yang sangat rendah berada di bidang ketenagakerjaan, tingkat kepercayaan publiknya hanya mencapai 9,00 persen sehingga 91 persennya lagi masyarakat Depok tidak percaya terhadap kinerja Supian Suri-Chandra dalam program bidang ketenagakerjaan,“ ungkapnya.
Yusfitriadi mengatakan, adapun instrumen yang dilakukan dalam survei tersebut terbagi dalam tiga bagian. Pertama adalah terkait dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja yang mencakup 16 indikator bidang program mulai dari ekonomi dan seterusnya, kemudian tingkat kepuasan komunikasi seperti komunikasi publik, media sosial dan lainnya dan ketiga adalah tingkat keyakinan.
“Surveinya lima hari dan pengolahan analisis datanya tiga hari, kemudian baru kita rilis hari ini 31 Maret 2025 tepat 100 hari bagi Pemerintah Kota Depok baru. Jadi, kita akan coba ukur kemudian kita melihat ukuran-ukurannya dari persentase 100 persen,“ terangnya.
[cut]
Adapun persentase berdasarkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 Hari Pemerintah Kota Depok yang mencakup 16 bidang program kerja diantaranya yaitu,
1. Bidang Ekonomi
Puas : 49,50 persen
Tidak Puas : 50,50 persen
2. Bidang Pendidikan
Puas : 45,50 persen
Tidak Puas : 54,50 persen
3. Bidang Kesehatan
Puas : 60,63 persen
Tidak Puas : 39,37 persen
4. Bidang Infrastruktur
Puas : 55,63 persen
Tidak Puas : 44,37 persen
5. Bidang Transportasi
Puas : 40,13 persen
Tidak Puas : 59,87 persen
6. Bidang Ketenagaakerjaan
Puas : 9,00 persen
Tidak Puas : 91,00 persen
7. Bidang Pertanian
Puas : 13,00 persen
Tidak Puas : 87,00 persen
8. Bidang Sosial
Puas : 56,00 persen
Tidak Puas : 44 persen
9. Bidang Pelayanan Publik
Puas : 58,63 persen
Tidak Puas : 41,37 persen
10. Bidang Keamanan
Puas : 55,63 persen
Tidak Puas : 44,37 persen
11. Bidang Penegakan Hukum
[cut]
Puas : 50,63 persen
Tidak Puas : 49,37 persen
12. Bidang Pemberantasan Korupsi
Puas : 45,88 persen
Tidak Puas : 54,12 persen
13. Bidang Tata Kelola Pemda yang bersih
Puas : 27,38 persen
Tidak Puas : 72,62 persen
14. Bidang Tata Kelola Lingkungan
Puas : 15,50 persen
Tidak Puas : 84,50 persen
15. Bidang Kebudayaan
Puas : 13,38 persen
Tidak Puas : 86,62 persen
16. Bidang Komunikasi Publik
Puas : 28,38 persen
Tidak Puas : 71,62 persen
Dengan seluruh rata-rata tingkat kepuasan masyarakat, puas sebesar 39,05 persen dan tidak puas sebesar 60,95 persen dengan hasil warna kuning cerah.
Yusfitriadi menambahkan, sementara untuk metode survei yang dilakukan menggunakan teknik sampling (cluster random sampling) serta pengumpulan data wawancara langsung di lapangan, sebanyak 800 responden se Kota Depok dengan rentan waktu mulai 25-30 Mei 2025.
Pria yang berprofesi sebagai akademisi itu juga menjelaskan bahwa adapun yang mendorong tingkat kepuasan masyarakat rendah terhadap bidang ketenagakerjaan itu karena ada beberapa faktor. Seperti masih tingginya angka pengangguran, lemahnya Pemerintah Daerah dalam membangun koneksi antara investasi dengan lapangan pekerjaan dan minimnya pemberdayaan kemandirian ekonomi bagi masyarakat.
[cut]
“Misalnya di Depok punya kawasan jasa perdagangan dan bisnis GDC, Margonda, Perusahaan-perusahaan industri dan lainnya. Bagaimana Pemkot punya koneksi dari Perusahaan bisa menyediakan kebutuhan lapangan pekerjaan, kemudian apakah yang kerja itu juga orang Depok? eksploitasi usahanya di Depok, jangan-jangan justru malahan pelibatan tenaga kerjanya dari luar Depok, ini menjadi warning yang luar biasa,“ terang Yusfitriadi.
Menurutnya, hal tersebut sudah merupakan pertanda jangan sampai kemudian masyarakat tidak percaya kembali terhadap kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok pada tahun-tahun mendatang.
“Jadi, jangan hanya ikut-ikutan menangani masalah di hilir justru bukan menangani masalahnya yang di hulu. Ibarat kalau menangani masalahnya di hilir, airnya keruh ditangani hilirnya akan keruh terus. Maka harus ada upaya penanganan dari hulu agar memang airnya sedikit demi sedikit dapat bersih dengan otomatis,“ujarnya.
Yusfitriadi juga menyampaikan pandangannya, rapor lampu kuning ini menjadi petanda bahwa jangan sampai semangat yang dibangun oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota terkesan hanya sekadar mengganti era masa Pemerintah baru.
“Pokoknya yang penting hadir, sementara tidak punya solusi-solusi yang efektif, tidak punya gagasan-gagasan kreatif, inovatif, progresif, dan tidak punya juga upaya penatakelolaan Pemerintah Kota Depok yang lebih baik,“ katanya.
Dia juga mengatakan, hal itu penting menjadi semangat Wali Kota dan Wakil Wali Kota bahwa pergantian era Pemerintahan baru bukan sesuatu yang menarik bagi publik. Karena menurutnya, bagi publik yang terpenting adalah siapa pun Pemerintahnya masyarakat ingin puas dari hasil kinerja.
Selain itu, dia mengungkapkan, masih terdapat pegawai-pegawai birokrat di pemerintah daerah yang belum berjalan efektif. Padahal banyak program-program yang sudah diintruksikan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota namun di tingkat bawah tidak berjalan.
“Misalnya bisa saja Wali Kota dan Wakil Wali Kotanya sudah kencang larinya, tapi dinasnya lemah. Akhirnya instruksi apa pun yang diberikan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak dijalankan oleh dinas, atau camat-camat, lurah-lurah, Kepala sekolah, kemudian dan seterusnya. Jangan-jangan instruksinya sudah sampai, padahal tidak jalan di bawah,“ tutur Yusfitriadi.
[cut]
Kinerja legislatif, kata Yusfitriadi, juga memiliki peran penting dalam terselenggaranya program pemerintah daerah. Legislatif memiliki tiga peran diantaranya perencanaan anggaran, perencanaan program dan monitoring.
“Maka kami pikir itu juga penting, anggota legislatif agar bisa mengontrolnya. Itu sebagai warning, Kalau dari 2024 masih begini, berarti memang itu alasannya tidak mampu bekerja dalam memperbaiki Kota Depok ini,“ ucapnya.
Sementara Koordinator Lembaga Studi Visi Nusantara (LS-Vinus) Kota Depok, Jihan menambahkan pihaknya berharap rilis survei ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Depok terutama dalam mengetahui program prioritas yang seharusnya menjadi kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai nanti program prioritasnya adalah program yang memang sebetulnya bukan menjadi kebutuhan masyarakat. Tadi ada lima bidang yang paling rendah seperti ketenagakerjaan, pendidikan, dan sebagainya,“ terang Yusfitriadi.
Wanita yang pernah menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri Depok itu juga berharap agar pemerintah daerah dapat menyelesaikan dan memperbaiki bidang-bidang yang mendapat tingkat kepuasan rendah dari masyarakat. Dirinya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi bersama dalam rangka mengkritisi program dan kebijakan daerah guna perbaikan kota depok ke depan.
“Jadi, jika ada yang ingin didiskusikan, dibahas bersama, atau kaji bersama, LS Vinus Kota Depok sangat terbuka bagi siapa pun. Tapi yang paling terpenting adalah pemerintah benar-benar menyelesaikan kebutuhan dan membuat langkah konkret bagi masyarakat Kota Depok berdasarkan hasil survei yang telah kita lakukan,“ tandasnya. (Risky)
