inijabar.com, Kabupaten Bogor – Lembaga Studi Visi Nusantara Maju (LS Vinus) merilis hasil survei kepuasan masyarakat Kabupaten Bogor terhadap 100 Hari Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Bogor periode 2025–2030, Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi, di Kantor Seknas LS Vinus, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/6/2025).
Founder Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi mengungkapkan, hasil survei kali ini di Kabupaten Bogor mencakup pada tiga indikator diantaranya yakni tingkat kepuasan terhadap program kerja, tingkat kepuasan terhadap komunikasi dan tingkat keyakinan.
“Jadi, masyarakat puas atau tidak dengan berbagai macam program kerja yang dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati. Ada 16 bidang program kerja yang disampaikan mulai dari ekonomi sampai budaya,“ ujar Yusfitriadi saat memberikan keterangan pada wartawan, Senin (2/6/2025).
Selain itu, Yusfitriadi menyebut pada tingkat kepuasan terhadap komunikasi yang dimaksud adalah bagaimana Bupati dan Wakil Bupati menjalani secara alami maupun yang diprogramkan baik melalui media sosial dan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.
“Kemudian untuk indikator tingkat keyakinan, apakah masyarakat yakin atau tidak, Bupati dan Wakil Bupati saat ini akan bisa membawa Bogor lebih baik dari sebelumnya,“ ucapnya.
Adapun indikator menurut persentase kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 Hari Pemerintah Kabupaten Bogor mencakup 16 bidang program kerja diantaranya yakni,
1. Bidang Ekonomi
Puas : 73,02 persen
Tidak Puas : 26,98 persen
2. Bidang Pendidikan
Puas : 85,40 persen
Tidak Puas : 14,60 persen
[cut]
3. Bidang Kesehatan
Puas : 85,14 persen
Tidak Puas : 14,85 persen
4. Bidang Infrastruktur
Puas : 75,31 persen
Tidak Puas : 24,69 persen
5. Bidang Transportasi
Puas : 77,04 persen
Tidak Puas : 22,96 persen
6. Bidang Ketenagaakerjaan
Puas : 74,07 persen
Tidak Puas : 25,93 persen
7. Bidang Pertanian
Puas : 85,21 persen
Tidak Puas : 14,79 persen
8. Bidang Sosial
Puas : 80,26 persen
Tidak Puas : 19,74 persen
9. Bidang Pelayanan Publik
Puas : 87,56 persen
Tidak Puas : 12,44 persen
10. Bidang Keamanan
Puas : 82,43 persen
Tidak Puas : 17,57 persen
11. Bidang Penegakan Hukum
Puas : 75,68 persen
Tidak Puas : 24,32 persen
12. Bidang Pemberantasan Korupsi
Puas : 78,40 persen
Tidak Puas : 21,60 persen
13. Bidang Tata Kelola Pemda yang bersih
Puas : 92,14 persen
Tidak Puas : 7,84 persen
14. Bidang Tata Kelola Lingkungan
Puas : 88,37 persen
Tidak Puas : 11,63 persen
15. Bidang Kebudayaan
Puas : 95,05 persen
Tidak Puas : 4,95 persen
[cut]
16. Bidang Komunikasi Publik
Puas : 85,52 persen
Tidak Puas : 14,48 persen
Dengan seluruh rata-rata tingkat kepuasan masyarakat, puas sebesar 82,54 persen dan tidak puas sebesar 17,46 persen dengan hasil kategori cukup puas.
Menurut Yusfitriadi dari 16 bidang program kerja yang paling tinggi tingkat kepuasan masyarakat Kabupaten Bogor yakni ada pada bidang kebudayaan dengan mencapai 95,05 persen sementara yang paling rendah ada pada bidang ekonomi yakni sebesar 73,02 persen.
“Yang perlu di highlight adalah yang paling tinggi dan paling rendah. Kemudian untuk indikator tingkat keterbukaan informasi publik sangat lemah masih di angka sekitar 60 persen. Bahkan komunikasi sebesar 70 persen paling tinggi, tidak ada yang dapat 80 persen dan termasuk tingkat keyakinan cuma sampai angka 73 persen, “ ungkapnya
Kendati demikian, dirinya menilai dengan angka persentase pada indikator tingkat keyakinan tersebut maka masyarakat belum meyakini bahwa Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 dapat mampu membawa Kabupaten Bogor lebih baik hingga lima tahun mendatang.
Selain itu pihaknya menyoroti pada bidang ketenagakerjaan yang tingkat kepuasannya hanya mencapai 74,07 persen. Sementara rata-rata pada bidang lainnya mencapai angka di atas rata-rata 80 persen.
“Ini yang menyebabkan bidang ketenagakerjaan itu berada di angka 70 persen. Karena masih banyaknya angka pengangguran dan minimnya lapangan pekerjaan di wilayah Kabupaten Bogor,“ terangnya.
[cut]
Menurutnya, persoalan bidang ketenagakerjaan dipengaruhi pada empat hal diantaranya yakni opini publik masyarakat, kondisi objektif, ke tidak hadiran Pemerintah dalam mengurus tenaga kerja sementara Perusahaan industri banyak namun masih tinggi angka pengangguran, kemudian lemahnya semangat Pemerintah dalam membangun pemberdayaan masyarakat.
“Kami pikir empat hal itu yang dapat mempengaruhi persoalan tersebut. Artinya Pemerintah saat ini masih belum bisa merangkul dan juga tidak memiliki ekosistem tata kelola lapangan kerja yang baik,“ujarnya.
Sebagaimana diketahui Lembaga Studi Visi Nusantara Maju melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap 100 Hari kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor menggunakan metode teori slovin dengan turunan cluster random. Melibatkan 1.600 responden dengan basis data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tersebar di 40 Kecamatan.
“Jadi masyarakat mana saja yang penting warga Bogor yang dibuktikan dengan KTP rentan usia 17 tahun ke atas. Basis datanya adalah DPT tidak semua Kecamatan sama jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan jumlah orang yang sudah memilih, dan itu basis datanya ke Desa,“ katanya.
Dia menyampaikan dari data survei pihaknya berencana akan menjadikan materi itu sebagai bahan kajian sederhana yang kemudian akan diserahkan kepada lembaga eksekutif Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Jadi sebenarnya ini hanya 100 hari kinerja bukan evaluasi. Karena kalau evaluasi harus tahunan tidak bisa untuk evaluasi hanya 100 hari cuma ini untuk menimbulkan trust ke publik, dengan pertanyaannya puas atau tidak puas itu saja,“ imbuhnya.
Dengan memahami kondisi publik melalui survei kepuasan metode ilmiah tersebut. Pihaknya berharap Pemerintah Daerah dapat mengatasi permasalahan krusial di tengah masyarakat.
“Sekaligus ini juga sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Jadi, Pemerintah harus didorong agar terbuka pada informasi publik karena ada masyarakat yang selalu mengontrol, jangan sampai kemudian dianggap masyarakat tidak tahu,“ tutupnya (Risky)
