 |
| Warga Cipayung mengantri berharap dapat beras murah di Pasar Murah namun pihak panitia tidak memberi informasi yang jelas soal kupon. |
inijabar.com, Depok - Video kericuhan saat acara Pasar Murah Sembako yang digelar di Kantor Kecamatan Cipayung, Kota Depok berakhir ricuh pada Selasa (3/6/2025).
Warga yang telah mengantre sejak pagi mengaku kecewa karena tidak berhasil mendapatkan sembako bersubsidi tersebut.
Kericuhan ini menjadi viral di media sosial. Bahkan, warga yang mayoritas adalah ibu rumah tangga, terdengar meneriakkan nama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat suasana penuh kekesalan.
Menanggapi insiden tersebut, Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKB, Siswanto, menyampaikan kekecewaannya terhadap penyelenggaraan pasar murah tersebut. Ia menilai acara tersebut tidak dirancang secara matang oleh Pemkot Depok.
“Informasinya menggunakan sistem kupon. Tapi kenyataannya, mayoritas warga yang datang tidak mengetahui atau menerima kupon. Akibatnya, terjadilah kericuhan seperti itu,” ujar Siswanto kepada wartawan, Selasa (3/6/202/).
Menurut Siswanto, dalam video yang beredar di media sosial tersebut, terlihat banyak warga yang tidak percaya bahwa sembako bersubsidi sudah habis padahal acara baru saja dimulai.
“Yang lebih miris, sembako justru diangkut menggunakan mobil pickup di depan warga,” tambahnya
Ia meminta dinas terkait segera memberikan penjelasan kepada masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang.
“Dinas harus transparan. Masyarakat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi,” tegasnya.
“Kejadian ini terjadi di daerah pemilihan (Dapil) saya. Saya prihatin melihat masyarakat yang rela datang sejak pagi demi sembako murah, tapi pulang dengan tangan kosong. Jangan sampai program seperti ini justru terkesan seperti ‘ngeprank’ rakyat,” sambungnya.
Siswanto juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam setiap pelaksanaan pasar murah, khususnya dalam upaya menekan dampak kenaikan harga bahan pokok pada saat ini.
“Kalau memang tujuannya untuk membantu masyarakat, seharusnya diprioritaskan bagi warga kurang mampu. Data warga prasejahtera kan ada di Dinsos. Gunakan data itu,” tutup Ketua Fraksi PKB tersebut. (Risky)
