 |
| Siswa SMAN 9 Tambun saat melakukan aksi protes terkait kejelasan pungutan di sekolah tersebut |
inijabar.com, Kabupaten Bekasi- Aksi protes yang dilakukan siswa siswi SMAN 9 Tambun Selatan pada Selasa (3/6/2025), harus disikapi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Pasalnya, kalau tidak ditangani polemiknya bisa melebar kemana-mana dan itu akan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap Disdik dan sekolah tersebut.
Hal itu diungkapkan praktisi hukum Andi Yusuf. Menurut dia, sekolah harusnya terbuka terhadap orang tua siswa terkait pungutan-pungutan yang ada di sekolah tersebut.
"Disdik Jabar harus segera mensikapi keluhan para orang tua siswa soal pungutan-pungutan yang ada di sekolah SMAN 9 Tambun Selatan. Jangan dibiarkan,"ucapnya.Rabu (4/6/2025).
Seperti diketahui, siswa SMAN 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi menggelar aksi protes soal pungutan di sekolah itu. Mereka ramai-ramai meminta penjelasan pihak sekolah terkait larinya uang yang sudah mereka bayarkan ke sekolah.
Siswa yang kebanyakan dari kelas X dan XI itu menuding kepala SMAN 9 Tambun Selatan. Mereka juga menyoroti praktik dugaan pungutan liar (pungli) berkedok sumbangan, seperti pembangunan gedung sekolah hingga pembelian alat pendingin ruangan mushala.
Salah satu siswa kelas XI yang tidak bersedia disebut namanya mengaku telah dimintai sejumlah uang berkedok biaya akademik dan non-akademik sejak masuk pada 2023.
"Katanya untuk gedung. Tapi sampai sekarang masih gini-gini aja. Orangtua saya sudah bayar setiap tahun Rp 500.000," ucapnya di sekolah.
[cut]
Menurut para murid, biaya pembangunan gedung tersebut disalurkan sekali dalam setahun dengan nominal tak dibatasi besarannya.
Sedangkan untuk pengadaan alat pendingin ruangan mushala, setiap kelas diminta menyumbang Rp 20.000 per hari.
Namun, hingga kini, fasilitas yang dijanjikan dari penarikan sumbangan itu disebut tak kunjung terealisasi.
Selain mempertanyakan kejelasan pembangunan gedung, pelajar juga meminta kejelasan mengenai fasilitas usaha kesehatan sekolah (UKS). Fasilitas UKS di sekolah itu disebut hanya berupa meja tanpa kursi dan kasur.
Begitu juga dengan ketersediaan obat yang katanya sudah dua bulan tak disuplai pihak sekolah.
Menurut RP, para pengurus UKS bahkan terpaksa menggunakan uang pribadi untuk membeli obat apabila ada pelajar yang memerlukan perawatan. Sementara, pembelian obat dari uang saku para pelajar tak diganti pihak sekolah.
Selain itu, para murid juga mengungkap dugaan pemaksaan tanda tangan kehadiran siswa di sejumlah kegiatan internal sekolah.
Siswa mencurigai dugaan pemaksaan tanda tangan tersebut memiliki maksud tertentu, mengingat kegiatan seperti buka puasa bersama, pesantren kilat, dan perlombaan sudah dilaksanakan jauh sebelum pihak sekolah meminta tanda tangan.
[cut]
Meski sudah memberikan tanda tangan sekalipun, para murid mengaku tak mendapat snack dalam beberapa kegiatan itu.
Hal ini menambah kecurigaan para murid terhadap transparansi pengelolaan kegiatan di sekolah.
Sementara itu, Humas SMAN 9 Tambun Selatan, Sahri Ramadhan mengakui pihaknya meminta sumbangan dana pembangunan sekolah.
Dia mengeklaim dana sumbangan tersebut digunakan untuk kegiatan akademik dan non-akademik, salah satunya terkait pembangunan gedung sekolah.
"Memang ada sumbangan akademik dan non-akademik. Tapi itu sifatnya tidak wajib bagi siapa saja yang ingin menyumbang,"ujarnya.
Sahri menyebut, dana sumbangan itu sudah sesuai kesepakatan. Namun, ia tak menjelaskan pihak-pihak yang membuat kesepakatan.
Ia juga mengeklaim bahwa dana sumbangan tersebut tidak dibatasi besarannya.
"Kita tidak pernah membatasi dalam satu tahun ini sekian. Jadi kesanggupan orangtua saja begitu," jelas dia.
Menyusul protes para siswa, Sahri mengatakan, persoalan dana sumbangan ini menjadi pembelajaran internal sekolah.
Sahri berjanji pihak sekolah akan mengevaluasi kegiatan permintaan dana sumbangan tersebut.(*)
