 |
| Ketua Fraksi PKB Depok Siswanto. |
inijabar.com, Depok – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok berhasil melampaui total belanja yang dianggarkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga menghasilkan surplus anggaran sekitar Rp 500 miliar.
Hal itu disoroti Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Depok, Siswanto, yang mengapresiasi terhadap realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.
Namun kendati demikian, surplus ini bukan berarti dana segar yang bisa langsung dimanfaatkan oleh daerah.
“Surplus tersebut semestinya bisa diantisipasi, sebelumnya dengan meningkatkan belanja anggaran. Sehingga program-program yang dirancang tidak terkendala dalam pelaksanaannya,” ujar Siswanto, Ketua Fraksi PKB usai sidang Rapat Paripurna DPRD, di Gedung DPRD Kota Depok, Grand Depok City (GDC), Cilodong, Kota Depok, Senin (7/7/2025).
PKB juga menyoroti adanya SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang cukup besar, menandakan tidak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu merealisasikan programnya secara maksimal.
Menurutnya, SILPA yang tercatat mencapai total Rp 224 miliar, dengan Dinas Pendidikan menjadi salah satu penyumbang terbesar, dari total anggaran Rp 1 triliun hanya mampu yang terealisasi sekitar Rp900 miliar.
Dengan kondisi itu, Fraksi PKB tetap mengapresiasi kinerja pemerintah sebelumnya, termasuk peran Sekretaris Daerah Kota Depok, yang saat itu dijabat Supian Suri, yang dinilai turut berkontribusi dalam menjalankan program-program prioritas.
“Realisasi APBD 2024 cukup baik. Dan kami melihat kehadiran Pak Supian Suri sebagai Sekda menjadi bagian penting dari proses ini,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya optimalisasi program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG). Program ini dinilai sejalan dengan misi Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang menekankan bahwa agar tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal dalam pendidikan.
“Kami berharap program ini menjadi perhatian serius dan didukung maksimal melalui APBD agar berjalan sesuai harapan,” tegasnya
Anggota DPRD yang pernah bekerja sebagai wartawan itu menambahkan kemudian terkait penghapusan program santunan kematian yang menuai perdebatan. Fraksi PKB menilai kebijakan tersebut wajar, mengingat data kemiskinan di Kota Depok telah menunjukkan tren penurunan.
Selain itu, program santunan kematian tidak tercantum pada visi dan misi pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Supian Suri-Chandra.
“Kalau memang tidak masuk dalam RPJMD 2025 dan tidak menjadi bagian dari visi-misi kepala daerah, wajar jika program ini dihapus,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Fraksi PKB mengingatkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini memiliki potensi hingga Rp 2 triliun. Untuk itu, perencanaan dan pengalokasian anggaran yang matang ke depan diharapkan agar lebih tepat sasaran dan maksimal dalam eksekusinya.
Sementara itu Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan, dirinya sudah menyampaikan beberapa tanggapan, saran serta masukan dihadapan seluruh perwakilan fraksi untuk menjadi bahan evaluasi dalam penganggaran selanjutnya.
“Jadi hal-hal yang menjadi masukan akan kita bahas lagi nanti. Akan dibahas teknisnya bersama banggar dan perangkat daerah lainnya, “ ujar Supian Suri usai menghadiri Sidang Rapat Paripurna, di DPRD Kota Depok kepada wartawan, Senin (7/7/2025).
Pihaknya menyatakan di kesempatan ini baru hanya sebatas pandangan umum. Kemudian dalam hal evaluasi, lebih rincinya akan dibahas kembali melalui Badan Anggaran DPRD Kota Depok bersama perangkat daerah. (Risky)
