 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Kota Bekasi- APBD (Anggaran Pembangunan Belanja Daerah) bukanlah buku tabungan. Untuk itu uang daerah harus diserap untuk kegiatan pembangunan.
Karena penyerapan anggaran yang baik mencerminkan efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan untuk pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Apabila anggaran tidak terserap, manfaatnya tidak akan dirasakan masyarakat, dana tidak berputar di perekonomian daerah, dan potensi belanja menjadi tidak optimal, bahkan bisa terjadi pemborosan.
Hal tersebut diungkapkan aktifis muda Bekasi, Yusril, bahwa pernyataan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa yang menyinggung sejumlah daerah yang serapan anggaran nya rendah.
Yusril mencontohkan Pemkot Bekasi yang serapan kegiatannya tahun 2025 ini rendah baru dikisaran 30 persen disebebkan karena sikap Walikota Bekasi Tri Adhianto sendiri yang menahan pelaksanaan kegiatan.
"Ya dia (Tri) yang salah kenapa usai dilantik di awal tahun tidak segera dilaksanakan kegiatan. Namun saat itu kan publik menilai seolah walikota Bekasi akan melakukan mutasi anak buahnya dulu jadi sejumlah proyek di beberapa OPD di tahan belum dilakukan lelang,"ungkap Yusril. Rabu (22/10/2025)
Jadi, kata dia, kalau dilaksanakan kegiatan di bulan ke 7 pasti merepotkan pengelolaan keuangan di Kota Bekasi sendiri.
"Jangan ketika disorot rendahnya serapan anggatan daerah malah terkesan menyalahkan OPD. Itu kan ga kstaria namanya,"sindirnya.
Yusril juga menilai, rendahnya penyerapan anggaran belanja daerah di Kota Bekasi di semester I disinyalir juga karena walikota Bekasi masih menyesuaikan APBD dengan janji kampanye mereka.
Ditambah lagi soal kepercayaan walikota Bekasi pada sejumlah birokrat yang dianggap bukan 'orang dia'. Sehingga mungkin dia mengambil keputusan untuk melakukan mutasi terlebih dahulu untuk menaruh pejabat yang dianggap sebagai kroni nya.
Selain itu, Yusril juga mempertanyakan soal kebenaran informasi beredar ada silpa Rp1,8 trilyun yang disimpan di bank oleh walikota Bekasi.
"Nah itu kan harus dijelaskan kepada masyarakat benar ga informasi tersebut,"kata Yusril.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti rendahnya serapan anggaran di daerah dan FLPP rumah subsidi.
Dari laporan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian yang mengungkapkan masih banyaknya dana pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan dan belum digunakan untuk pembangunan.(*)
