inijabar.com, Kota Bekasi- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi yang mengendap di bank. Berdasarkan data Bank Indonesia per 30 September 2025, dana simpanan milik Pemerintah Kota Bekasi tercatat mencapai Rp1,49 triliun, menjadikan Bekasi masuk lima besar kota dengan saldo mengendap tertinggi di Indonesia.
Data tersebut dirilis Bank Indonesia yang mencatat total simpanan pemerintah kota di seluruh Indonesia mencapai Rp39,51 triliun. Kota Banjarbaru menduduki peringkat pertama dengan Rp5,16 triliun, disusul Surabaya, Tangerang, Bandung, dan Bekasi di posisi kelima.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin menyebut, tingginya dana mengendap menunjukkan belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah. Ia menilai terdapat beberapa faktor utama penyebabnya.
“Pertama, lambatnya realisasi pembangunan infrastruktur. Sampai memasuki triwulan keempat, proyek-proyek di Kota Bekasi belum banyak berjalan, sehingga penyerapan anggaran pun rendah,” ujar politisi asal PKB ini. Kamis (23/10)
Selain itu, Alit menyoroti proses birokrasi pencairan dana yang terlalu lambat di tingkat pemerintah daerah, yang membuat anggaran sulit terserap tepat waktu.
“Mekanisme pencairan yang panjang membuat dana yang sudah dialokasikan belum bisa ditarik, akhirnya tetap mengendap di rekening pemerintah daerah,” jelasnya.
Faktor ketiga, kata Alit, adalah pengelolaan keuangan daerah yang belum maksimal, terutama dalam membelanjakan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Dana transfer dari pusat itu sudah masuk sejak awal tahun, tapi realisasinya lambat. Uangnya justru diam di bank, padahal bisa dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan,” tegasnya.
Alit menambahkan, kondisi ini berdampak langsung pada perlambatan perputaran ekonomi di Kota Bekasi. Ia mendesak pemerintah kota agar segera mempercepat penyerapan anggaran, terutama di sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Ketika penyerapan anggaran dipercepat, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat. Ekonomi di bawah jadi bergerak, tidak stagnan seperti sekarang,” ujarnya.
Namun demikian, Alit juga mengingatkan agar percepatan realisasi anggaran tetap dilakukan secara profesional.
“Pemerintah harus cepat, tapi jangan tergesa-gesa di akhir tahun. Fokus pada efektivitas dan ketepatan sasaran penggunaan anggaran,” pungkasnya.(firman)
