 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Kota Bekasi- Sejumlah pejabat Pemkot Bekasi merangkap jabatan sebagai Plt (Pelaksana Tugas) Komisaris maupun Dewan Pengawas di sejumlah BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Kota Bekasi.
Nama-nama pejabat seperti Kepala Bapenda Solihin yang merupakan adik ipar walikota Bekasi Tri Adhianto juga menjabat Plt Komisaris Bidang Pelayanan Publik di PT. Mitra Patriot.
Lalu ada nama Staf Ahli Pemkot Bekasi Inayatullah menjabat di dua BUMD yakni sebagai Plt Komisaris di Sinergi Patriot dan Ketua Dewan Pengawas di PDAM Tirta Patriot. Kemudian Chondro Wibowo Kabid di Dinkes Kota Bekasi menjabat sebagai Plt Migas BPRS dan PD Migas. Dan juga nama Nadih yang saat ini menjabat Diskominfostandi menjabat sebagai Plt Komisaris BPRS
Mensikapi hal itu, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Alit Jamaludin lebih menyoroti potensi konflik kepentingan (conflict interest) dan penurunan kualitas pelayanan publik.
Sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi juga Alit mengungkapkan keprihatinannya. Yang menjadi perhatian utama adalah adanya pejabat yang merangkap sebagai Plt di lebih dari satu BUMD.
“Ini problem yang harus segera dituntaskan oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sebagai Kuasa Pemilik Modal. Jangan sampai rangkap jabatan Plt di dua BUMD berbeda justru memicu konflik kepentingan,” ujarnya.Kamis (2/10/2025).
Alit mencontohkan, salah satu kepala dinas pelayanan publik juga menjabat sebagai Plt Komisaris di sebuah BUMD. Padahal, aturan sebenarnya melarang hal tersebut.
“Saya kira rangkap jabatan pejabat pelayanan publik sebagai Plt komisaris berpotensi membuat kinerjanya sebagai pelayan masyarakat terabaikan,” kata Alit.
Komisi III berencana memanggil seluruh direksi BUMD untuk melakukan klarifikasi. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan tata kelola BUMD yang sehat dan profesional.
“Kita akan panggil direksi BUMD untuk mengklarifikasi hal ini. Tujuannya demi menciptakan BUMD yang sehat, bebas dari konflik kepentingan,” tandasnya.
Kondisi tersebut semakin mengentalkan stigma kepemimpinan Tri Adhianto yang sarat nepotisme seperti dituduhkan aktifis di Kota Bekasi.(*)
