 |
| Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bekasi R Eko Pramono |
inijabar.com, Kota Bekasi- Carut marutnya pengelolaan olahraga di Kota Bekasi seiring merosotnya prestasi atlit di event POPDA 2025 yang hanya menempatkan Kota Bekasi diurutan ke 11 dari 27 Kota/Kabupaten se Jabar.
Hal ini menjadi sorotan karena panglima tinggi olahraga di Kota Bekasi atau KONI Kota Bekasi dipimpin langsung Walikota Bekasi Tri Adhianto.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bekasi, R. Eko Setyo Pramono, menilai penurunan prestasi tidak lepas dari lemahnya pembinaan dan minimnya pendanaan bagi para atlet.
“Menurut saya, perlu ada transparansi. Jangan ditutup-tutupi. Kita ingin Kota Bekasi benar-benar bisa menjadi sport city dan sport industry. Sport industry itu kan berarti mencetak prestasi, membuat sesuatu yang ada nilainya, bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi juga di level internasional. Atlet kita butuh dukungan, baik secara finansial maupun pembinaan jangka panjang. Jangan sampai semangat mereka padam hanya karena kurangnya perhatian dari pemerintah maupun KONI,”ujar politisi asal Partai Gerindra ini. Kamis (2/10/2025).
Eko juga menyoroti manajemen di tubuh KONI Kota Bekasi yang dinilai kurang solid.
"Management di tubuh KONI Kota Bekasi yang kurang pengawasan melekat dari pucuk pimpinannya, fungsi kontrol management dari pucuk pimpinan di perlukan, yang tidak bisa kerja ganti, masih banyak yang piawai dan amanah utk bekerja sungguh-sungguh membina olah raga dan altlet untuk kota Bekasi. Pimpinan harus berani mereposisi struktural yang menghambat kemajuan olah raga dan prestasi atlet kota Bekasi,” ungkapnya.
Eko menambahkan, penurunan ini terasa kontras jika dibandingkan dengan prestasi Jawa Barat di tingkat nasional. Pada PON XIX tahun 2016, Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dengan torehan 217 emas, 157 perak, dan 157 perunggu. Prestasi tersebut kembali diulang pada PON XX Papua 2021, ketika Jabar mempertahankan gelar juara umum dengan meraih 133 emas, 105 perak, dan 115 perunggu.
“Artinya, Jawa Barat punya potensi besar. Kalau di level provinsi bisa jadi juara umum, seharusnya di level kota pun bisa melahirkan atlet-atlet berprestasi. Masalahnya ada di manajemen dan keberpihakan terhadap atlet. Ke depan, saya berharap ada roadmap pembinaan jangka panjang. Kita harus punya target, misalnya di PON 2028 nanti, Kota Bekasi bisa menyumbang lebih banyak medali. Itu hanya bisa dicapai kalau manajemennya diperbaiki sejak sekarang,” terangnya.
Senada dikatakan, Ahmadi, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKB, menekankan perlunya perbaikan manajemen di tubuh KONI. Menurutnya, Wali Kota seharusnya tidak terlalu terlibat dalam urusan KONI.
“Wali kota nggak perlu mengurusi KONI. Wali kota cukup konsentrasi pada masyarakat. Urusan KONI serahkan saja kepada ahlinya. Kalau bukan ahlinya yang pegang, ya hasilnya penurunan seperti sekarang ini,” ucap Ahmadi.
Dia juga mendorong adanya pergantian kepengurusan KONI agar lebih profesional.
“Serahkan saja kepada ahlinya. Kalau perlu ganti pengurus KONI. Karena yang kita butuhkan itu orang-orang tepat di posisi yang tepat, the right man on the right place. Itu kuncinya,"sindirnya.(firman)
