 |
| Fungsuonaris Partai Gerindra Kota Bekasi Ibnu Hajar Tanjung (IHT) |
inijabar.com, Kota Bekasi- Terkait pernyataan Walikota Bekasi Tri Adhianto soal kebijakan dirinya yang menaruh kroni-kroni nya di lingkup Pemkot Bekasi menjadi Plt Komisaris dan Dewan Pengawas di sejumlah BUMD Kota Bekasi.
Tri menyatakan, akan mengevaluasi dari berbagai aspek dari sisi bisnis dan termasuk soal aturan hukumnya. Pernyataan Tri tersebut dinilai sebagai basa basi politik yang tak elok.
Fungsionaris Partai Gerindra Kota Bekasi Ibnu Hajar Tanjung menyatakan, kepemimpinan Tri sebagai Walikota Bekasi sarat dengan nepotisme.
"Tak elok itu, hanya basa basi saja. Emangnya hanya keluarga dan konco nya saja yang pinter di Kota Bekasi ini,"sindirnya. Jumat (2/10/2025).
Mantan anggota DPRD Kota Bekasi ini juga menyinggung Tri yang juga rangkap jabatan sebagai Ketua KONI Kota Bekasi.
"Seorang pejabat kepala daerah menjabat sebagai Ketua KONI, dia yang menandatangani (anggaran), dia pengguna anggaran, dia pengawas. Bagaiamana itu bisa dikendalikan. Seharusnya ketika jadi walikota, Ketua KONI nya serahkan ke orang lain,"ungkap Tanjung.
Dia menyatakan, sebagai pembina (Walikota) dari seluruh organisasi dan juga partai politik di Kota Bekasi harusnya tidak memegang langsung organisasi yang berbasis APBD agar tidak ada konflik kepentingan.
"Jadi kalau dia Ketua KONI Kota Bekasi, dia walikota berarti dia pembinanya. Dia juga pengguna anggaran, dia tandatangan permohonan dana, dia tandatangan pengesahan dana, dia tandatangan pengeluaran anggaran. Nah ini berbahaya ini,"bebernya.
Tanjung mengajak kesadaran kolektif bahwa APBD Kota Bekasi adalah uang rakyat yang dipungut melalui pajak dipergunakan untuk kepentingan rakyat Kota Bekasi.
"Jadi saya ingatkan kepada Walikota harus berhati-hati menggunakan dana KONI Kota Bekasi yang harus dipergunakan sebaik mungkin karena itu adalah untuk meningkatkan prestasi,"pungkasnya.(*)
