 |
| Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi Hj.Evi Mafriningsianti |
inijabar.com, Kota Bekasi- Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Hj. Evi Mafriningsianti, mengomentari persoalan limbah dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) di Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu yang hingga kini masih menimbulkan dampak lingkungan bagi warga sekitar.
“Sampah MBG ini kan harus terpilah. Sampah-sampah yang ada dari rumah tangga itu sudah harus dipilah, mana yang bisa diolah dan mana yang tidak. Ini kan limbahnya, yang mencemari ke lingkungan,” ucapnya. Kamis (27/11/2025)
Evi menyatakan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi wajib melakukan langkah tegas terhadap para pelaku usaha MBG yang tidak menjalankan standar pengelolaan sampah.
“Yang pertama tentu tindakan tegas dari LH untuk para usaha MBG terkait pengurusan sampahnya. Kalau perlu, sanksinya tutup saja kalau memang mencemari lingkungan. Tapi kan tetap ada prosesnya, tahapannya harus cek-cek dulu,”ungkapnya.
Politisi PAN ini juga menjelaskan, para pengusaha MBG wajib memiliki sistem saluran dan fasilitas pengolahan sampah sendiri.
“Kita minta pengusaha MBG itu punya saluran tersendiri untuk pembangunan dan pengelolaan sampahnya. Kalau masih tetap rewel, tutup. Itu aja,” jelasnya.
Namun, Evi juga menyoroti keterlambatan hasil uji sampel yang diambil DLH terkait dugaan pencemaran tersebut.
“Hasil sampel dari LH itu sampai hari ini belum keluar. Ini kan sudah mau sebulan ya?” katanya.
Wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Amanat Pembangunan ini memastikan akan segera melakukan komunikasi langsung dengan Kepala Dinas LH untuk menanyakan keterlambatan tersebut.
“Iya, nanti saya akan komunikasi dengan Bu Kadis, ya. Saya mau tahu itu butuh berapa lama. Untuk lab kesehatan saja seperti tes darah bisa cepat, masa ini tidak bisa?” tegasnya.
Evi menambahkan, pihaknya juga akan menelusuri apakah proses pengujian dilakukan di Kota Bekasi atau di luar daerah.
“Saya akan cek dan re-cek apakah tesnya itu dilakukan di laboratorium Kota Bekasi atau mungkin di DKI. Itu nanti kita pastikan,” jelasnya.
Ketika ditanya apakah DLH memiliki fasilitas laboratorium sendiri untuk pengujian limbah, Evi mengaku belum dapat memastikan.
“Saya tidak bisa memberikan klarifikasi karena saya belum pernah melihat langsung. Jadi saya tidak punya kompetensi untuk menyampaikan punya atau tidak. Tapi harusnya sih ada,” pungkasnya.(firman)
