 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Bandung Barat- Belum lama berselang kasus keracunan sejumlah siswa di Bandung Barat karena memakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kini muncul persoalan lain.
Salah satu SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) Pangauban di Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, terpaksa berhentu total. Bukan karena kasus keracunan tapi akibat hilangnya dana operasional sebesar Rp1 miliar dari rekening lembaga, yang diduga penipuan digital melalui manipulasi data perbankan.
Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan dapur MBG raib. Kini, dapur SPPG Pangauban tidak beroperasi karena tidak memiliki dana untuk membeli bahan baku makanan
“Jadi kami tidak bisa beroperasi karena dana yang ada terkuras oleh penipu. Jelas ini kelalaian dari Kepala SPPG,” ujar Pimpinan SPPG Pangauban, Hendrik Irawan, Senin (3/11/2025).
Dia menerangkan, kejadian ini bermula saat salah satu kordinator SPPG Pangauban yang berinisial MC menerima notifikasi dari sistem BNI Direct yang meminta penggantian kata sandi pada Kamis (31/10/2025).
Kemudian, MC menghubungi layanan chat resmi BNI melalui situs yang diyakini benar. Tidak lama setelah itu, seseorang yang mengaku sebagai petugas BNI menghubungi MC dan mengirimkan tautan untuk mengganti kata sandi.
Saat itu MC diminta untuk memberikan sejumlah data penting terkait rekening institusi. Karena khawatir dana dibekukan, MC mengikuti instruksi tersebut tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut. Setelah itu, nomor pihak yang mengaku dari BNI tidak dapat dihubungi kembali.
Saat MC memeriksa saldo melalui akun BNI Direct, dana di rekening yang semula mencapai Rp1 miliar kini hanya tersisa Rp12 juta.
“Jadi kata akuntan, ahli gizi, dan pegawai lainnya itu sudah mengingatkan telepon itu jangan langsung dipercaya, khawatir penipuan. Tapi tidak didengarkan, akhirnya kejadian seperti ini,” tuturnya.
Dia mengatakan, kehilangan saldo ini mengakibatkan seluruh kegiatan dapur MBG di Pangauban terhenti. Ribuan porsi makanan yang biasanya disalurkan setiap hari tidak lagi bisa diproduksi akibat lenyapnya anggaran operasional.
Hendrik menyatakan, telah melaporkan kasus ini ke Badan Gizi Nasional (BGN) dan diarahkan untuk membuat laporan resmi ke Bareskrim Polri. Proses klarifikasi terhadap kasus ini sedang berlangsung, termasuk pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat.
“Jadi kami sudah melapor ke BGN dan meminta solusi baiknya bagaimana. Kami masih menunggu solusinya, untuk dapur tidak beroperasi karena tidak ada dana lagi,” tandasnya.(*)
