 |
| Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bekasi Hj Evi Mafriningsianti |
inijabar.com, Kota Bekasi - Komisi II DPRD Kota Bekasi akan melakukan pengawasan ketat, terhadap pembebasan lahan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), yang masih menyisakan kendala. Dari target 6,9 hektare, baru sekitar 2,6 hektare yang berhasil dibebaskan hingga Januari 2026.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat komisi yang membahas evaluasi kegiatan tahun 2025 dan program kerja 2026. Menurutnya, rapat internal komisi hari ini fokus pada evaluasi kinerja mitra kerja, termasuk Disperkimtan dan BMSDA.
"Hari ini kita sudah mulai melakukan proses atau evaluasi kegiatan di 2025. Di Dinas Perkimtan maupun BMSDA sampai per Januari hari ini, rata-rata mereka secara fisik sudah 90% lebih," ujar Evi, Senin (19/1/2026).
Meski capaian fisik sudah mencapai 90 persen lebih, Evi mengungkapkan, masih ada beberapa kegiatan yang belum bisa diselesaikan. Salah satunya adalah pembebasan lahan yang terkendala, karena belum adanya kesepakatan harga antara pemilik lahan dengan pemerintah.
"Ada yang tidak bisa dilakukan itu disebabkan satu misalnya di Dinas Perkimtan itu ada pembebasan lahan yang belum selesai, disebabkan faktor belum pembebasannya ada masalah. Ada yang pemilik lahan yang belum bersedia terhadap harga yang ditawarkan," jelasnya.
Evi merinci, dari kebutuhan lahan pembebasan seluas 6,9 hektare, baru sekitar 2,6 hektare yang berhasil dibebaskan. Namun ia optimistis kendala tersebut dapat diselesaikan pada awal tahun 2026 ini.
"Kebutuhannya kalau tidak salah 6,9 hektare ya, baru sekitar 2,6 hektare. Dan insya Allah akan diselesaikan tahun ini. Awal tahun ini sudah mulai akan diselesaikan," paparnya.
Selain pembebasan lahan, Evi juga menyoroti persoalan pembebasan hak-hak yang juga masih dalam proses penyelesaian. Ia memastikan komisi akan terus melakukan pengawasan agar target-target yang belum tercapai di tahun 2025 dapat diselesaikan di tahun 2026.
Untuk kegiatan BMSDA, Evi menyampaikan bahwa capaian kinerja juga sudah hampir rampung, hanya menyisakan sekitar 9 persen yang akan diselesaikan dalam waktu dekat.
"Kegiatan BMSDA juga hampir selesai, menyisakan hanya kegiatan 9 persen-an yang akan diselesaikan juga," ungkapnya.
Evi menegaskan, evaluasi kinerja tahun 2025 ini mengindikasikan bahwa di tahun 2026 harus dilakukan percepatan program kerja. Ia memastikan proses lelang dan kegiatan lainnya di BMSDA, sudah mulai berjalan untuk mempercepat realisasi program di tahun ini.
"Ini mengindikasikan bahwa kita mesti melakukan percepatan di tahun 2026. Sudah dimulai untuk lelang dan sebagainya di BMSDA," tutupnya.
Komisi II DPRD Kota Bekasi, dijadwalkan akan memanggil secara bertahap dinas-dinas mitra kerja lainnya dalam minggu-minggu mendatang, untuk melanjutkan evaluasi dan pengawasan program kerja tahun 2026.
Sekedar diketahui, sejumlah pembebasan lahan diantaranya, Proyek PSEL Ciketing Udik, Proyek Flyover Bulak Kapal, Perluasan Tempat Pemakaman Umum Perwira Bekasi Utara.(Pandu)
