 |
| Angkot di Sumedang |
inijabar.com, Sumedang- Program 'Jumat Nangkot' yang digagas Pemkab Sumedang belum dirasakan dampak nya pada angkot yang berseliweran di ruas jalan raya termasuk yang ke pelosok kampung.
“Katanya Jumat ASN naik angkot, tapi dari pagi belum kelihatan,” gumamnya Asep (57) supir angkot trayek Tanjungsari-Sumedang Kota.
Program Jumat Ngangkot sejatinya lahir dari niat baik: menghidupkan kembali angkutan umum yang kian terpinggirkan, sekaligus mengubah pola mobilitas aparatur sipil negara (ASN). Lewat Surat Edaran Nomor 60 Tahun 2025, ASN diwajibkan menggunakan transportasi umum, berjalan kaki, atau bersepeda setiap Jumat.
Namun, di jalanan Sumedang, kebijakan itu seperti belum sepenuhnya “turun” dari kertas ke aspal.
Secara konsep, Jumat Ngangkot mengandung dua pesan besar yaitu, solidaritas ekonomi bagi sopir angkot dan teladan perubahan perilaku dari ASN. Tapi kebijakan ini lebih bersifat imbauan normatif, tanpa mekanisme pengawasan, insentif, atau sanksi yang jelas.
Banyak ASN yang bekerja di kawasan perkantoran terpadu mengaku “menyesuaikan kondisi”. Ada yang beralasan jarak rumah terlalu jauh dari trayek angkot, ada pula yang tetap datang menggunakan kendaraan pribadi lalu “berjalan kaki” hanya di sekitar kantor.
Bagi sopir angkot, tafsir longgar itu berujung pada satu hal yakni penumpang tetap sepi.
“Kalau cuma jalan dari parkiran ke kantor, kami enggak kebagian apa-apa,” kata seorang sopir 07 jurusan Sumedang-Padasuka sambil tertawa pahit.
Masalah Lama yang Tak Disentuh
Investigasi di lapangan menunjukkan Jumat Ngangkot belum menyentuh persoalan mendasar angkutan umum di Sumedang diantaranya, trayek tidak terkoneksi dengan pusat perkantoran ASN, lalu banyak kantor pemerintahan berada di kawasan yang tidak dilalui angkot secara langsung.
Tanpa penyesuaian rute atau angkutan pengumpan (feeder), ASN sulit benar-benar bergantung pada angkot. Alasan lain yakni, jam operasional dan kepastian layanan. ASN bekerja dengan jam yang relatif pasti, sementara angkot masih bergantung pada “ngetem” dan kondisi penumpang. Ketidakpastian waktu tempuh membuat ASN enggan mengambil risiko terlambat. Tidak ada kompensasi langsung bagi sopir
Berbeda dengan program subsidi atau libur berbayar seperti di beberapa daerah lain, Jumat Ngangkot tidak disertai skema insentif finansial. Sopir hanya bergantung pada harapan bahwa penumpang akan datang.
Bagi sopir angkot, Jumat Ngangkot bukan sekadar soal kebijakan transportasi, tapi soal pengakuan bahwa angkutan umum masih dianggap penting dan layak diperjuangkan.
Ketika ASN yang seharusnya menjadi contoh justru tak tampak di bangku penumpang, kepercayaan itu perlahan luntur. Supir angkot tetap menjadikan anak sekolah sebagai sasaran utama. Di saat libur sekolah, angkot pun sepi.
Kebijakan Simbolik atau Awal Perubahan?
Para supir angkot mengatakan, kondisi angkot justru sangat bergantung pada aktivitas sekolah. Saat anak-anak libur, penumpang otomatis berkurang dan pendapatan ikut menurun.
“Sepi. Anak-anak sekolah ngaruh. Tapi kalau libur begini kan sepi,” katanya.
Jumat Ngangkot berpotensi menjadi kebijakan progresif jika berani melangkah lebih jauh: evaluasi terbuka, penyesuaian trayek, insentif bagi sopir, hingga pelibatan komunitas angkot dalam perumusan kebijakan.
Tanpa itu, program ini berisiko berhenti sebagai ritual simbolik setiap Jumat—ramah di naskah pidato, sunyi di dalam angkot.
Sementara mesin angkot terus menyala, para sopir masih menunggu: bukan hanya penumpang, tapi bukti bahwa negara benar-benar ikut duduk di bangku mereka.(*)
