1 Tahun Farhan–Erwin: Ekonomi Tumbuh, Sampah dan Kasus Hukum Bayangi Bandung

Redaktur author photo
Walikota Bandung Muhamad Farhan dan Wakil Walikota Bandung Erwin

inijabar.com, Kota Bandung – Persis 20 Februari 2025 pasangan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bersama Wakil Wali Kota Erwin bersama ratusan kepala daerah se Indonesia dilantik Presiden Prabowo.

Kini genap satu tahun Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung di bawah kepemimpinan Farhan-Erwin memaparkan sejumlah capaian strategis, terutama di sektor ekonomi, pengendalian inflasi, dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Namun di balik klaim pertumbuhan ekonomi yang tembus di atas 5 persen, publik masih menyoroti dua isu krusial: persoalan sampah yang tak kunjung tuntas dan kasus hukum yang sempat menyeret nama Wakil Wali Kota.

Ekonomi Tumbuh, Inflasi Terkendali

Farhan menyebutkan, secara makro kondisi ekonomi Kota Bandung menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi berada di atas 5 persen, sejalan dengan capaian Provinsi Jawa Barat.

Pemkot Bandung mengklaim sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata kembali menggeliat pascapandemi. Sejumlah event berskala nasional dan internasional dinilai ikut mendongkrak okupansi hotel dan perputaran ekonomi UMKM.

Di sisi lain, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) disebut berhasil menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui operasi pasar dan kerja sama antar daerah.

Secara administratif, Farhan juga menyoroti upaya digitalisasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan transparansi serta efisiensi anggaran.

Sampah Masih Jadi PR Besar

Meski indikator makro ekonomi membaik, isu sampah tetap menjadi pekerjaan rumah utama. Sejumlah titik penumpukan sampah di berbagai kecamatan sempat viral di media sosial dalam beberapa bulan terakhir.

Masalah klasik ketergantungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA), keterbatasan armada angkut, serta belum optimalnya pengolahan berbasis sumber menjadi kritik publik terhadap duet Farhan–Erwin.

Program pengurangan sampah dari rumah tangga dan optimalisasi bank sampah dinilai belum memberikan dampak signifikan. DPRD Kota Bandung bahkan beberapa kali menyoroti lemahnya konsistensi implementasi kebijakan pengelolaan sampah terpadu.

Pengamat tata kota menilai, satu tahun pertama seharusnya menjadi momentum percepatan solusi struktural, bukan sekadar penanganan darurat saat terjadi penumpukan.

Kasus Hukum Wakil Wali Kota Jadi Ujian Politik

Selain persoalan teknis pemerintahan, dinamika politik juga membayangi kepemimpinan Farhan–Erwin. Nama Erwin sempat menjadi sorotan setelah terseret dalam perkara hukum yang tengah diproses aparat penegak hukum.

Meski proses hukum masih berjalan dan belum ada putusan inkrah, kasus tersebut memicu perdebatan publik mengenai stabilitas kepemimpinan dan etika jabatan.

Farhan sebelumnya menyatakan menghormati proses hukum dan menegaskan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Namun sejumlah kalangan menilai kasus tersebut berpotensi mengganggu konsolidasi internal birokrasi dan kepercayaan publik.

Antara Capaian dan Tantangan

Memasuki tahun kedua, tantangan Farhan–Erwin bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil, tetapi juga membuktikan kapasitas manajerial dalam menyelesaikan problem klasik Kota Bandung: sampah, kemacetan, dan tata kelola lingkungan.

Secara angka, kinerja ekonomi bisa dipresentasikan dalam grafik yang menanjak. Namun dalam persepsi warga, kualitas layanan publik- terutama kebersihan kota sering kali menjadi indikator paling nyata.

Satu tahun pertama duet Farhan–Erwin menunjukkan fondasi ekonomi yang relatif stabil, tetapi ujian sesungguhnya ada pada konsistensi penyelesaian masalah mendasar yang langsung dirasakan masyarakat.(*)

Share:
Komentar

Berita Terkini