 |
| Walikota Bandung Muhamad Farhan |
inijabar.com, Kota Bandung- Pernyataan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bahwa 27 persen rumah di Kota Bandung tidak memiliki septic tank memunculkan kekhawatiran serius terhadap dampak kesehatan masyarakat dan potensi kaitannya dengan meningkatnya kerentanan ekonomi warga.
Data tersebut, menurut Farhan, sudah stagnan selama lima tahun terakhir. Artinya, lebih dari seperempat rumah tangga di Kota Bandung masih membuang limbah domestik tanpa sistem pengolahan yang layak.
Kondisi ini berisiko mencemari tanah, sumur warga, hingga aliran sungai yang selama ini menjadi sumber air baku dan aktivitas harian masyarakat.
Secara kesehatan publik, ketiadaan septic tank meningkatkan risiko penyebaran penyakit berbasis lingkungan seperti diare, tifoid, hepatitis A, hingga infeksi cacing usus. Di kawasan padat penduduk, risiko ini berlipat karena jarak antar rumah berhimpitan dan sistem drainase kerap tidak memadai.
Kontaminasi bakteri E.coli pada air tanah menjadi ancaman utama, terutama bagi keluarga yang masih menggunakan sumur dangkal. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok paling rentan. Jika kasus diare dan infeksi saluran cerna meningkat, beban biaya kesehatan rumah tangga otomatis ikut terdongkrak.
Beban Ekonomi Rumah Tangga Miskin
Persoalan septic tank bukan sekadar isu sanitasi, tetapi juga soal daya beli. Biaya pemasangan atau pemindahan saluran pipa yang disebut mencapai sekitar Rp 5 juta menjadi angka yang berat bagi keluarga berpenghasilan rendah. Di kawasan padat, keterbatasan lahan memperumit solusi teknis.
Dalam konteks ini, absennya septic tank bisa menjadi indikator kemiskinan struktural. Rumah tanpa fasilitas sanitasi layak umumnya berada di wilayah dengan kepadatan tinggi dan tingkat kesejahteraan rendah. Sanitasi buruk berpotensi memperkuat lingkaran kemiskinan: warga sakit, produktivitas turun, pengeluaran kesehatan naik, dan pendapatan tergerus.
Jika angka kemiskinan Kota Bandung mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir, persoalan sanitasi dapat menjadi salah satu faktor pendukung, meski bukan satu-satunya.
Faktor lain seperti inflasi, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan tetap menjadi variabel dominan. Namun, sanitasi yang buruk jelas memperbesar kerentanan ekonomi rumah tangga miskin.
Tantangan Kebijakan dan Efektivitas Anggaran
Farhan mengakui persoalan ini berkaitan dengan keberpihakan anggaran. Selama ini, pembangunan septic tank komunal atau biotank belum mampu menurunkan angka secara signifikan.
Rencana mengadopsi mekanisme pembiayaan seperti program Rutilahu dinilai sebagai upaya mengintegrasikan perbaikan sanitasi ke dalam program perbaikan rumah tidak layak huni.
Namun, efektivitasnya akan bergantung pada pemetaan wilayah prioritas, skema subsidi yang tepat sasaran, serta kolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Tanpa intervensi sistematis, angka 27 persen berpotensi menjadi warisan masalah yang terus berulang.
Jika tidak segera ditangani, krisis sanitasi ini dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia Kota Bandung. Tingginya kasus penyakit berbasis lingkungan akan memengaruhi kualitas pendidikan anak dan produktivitas tenaga kerja.
Sanitasi yang layak bukan hanya soal infrastruktur, tetapi fondasi kesehatan dan kesejahteraan warga. Data 27 persen rumah tanpa septic tank menjadi alarm bahwa pembangunan fisik kota belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.(*)
