inijabar.com, Bandung Barat- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) meminta warga dan pengelola wisata offroad serta motor trail di kawasan hutan Sukawana-Cikole, Kecamatan Lembang, untuk duduk bersama menyusul memuncaknya konflik hingga aksi pemblokiran lintasan.
Ketegangan antara warga dan pelaku usaha wisata petualangan itu terjadi di kawasan hutan Lembang yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi favorit aktivitas offroad dan motor trail di wilayah Bandung Raya. Aksi pemblokiran akses dilakukan warga sebagai bentuk protes atas dampak aktivitas tersebut.
Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, David Oot, menegaskan bahwa sektor pariwisata memiliki dampak ekonomi yang luas, namun pelaksanaannya tetap harus mengedepankan kepentingan masyarakat sekitar.
Menurut David, penyelesaian persoalan tidak bisa dilakukan secara sepihak. Semua pihak, termasuk pengelola wisata, pemilik lahan, dan masyarakat terdampak, harus terlibat dalam dialog terbuka untuk mencari titik temu.
“Pariwisata memang memberikan efek ekonomi, tetapi masyarakat di sekitar kawasan tetap menjadi poin utama. Harus ada komunikasi dan kesepahaman bersama,” ujarnya. Jumat (20/2/2026)
Secara analitis, konflik ini mencerminkan persoalan klasik pengelolaan wisata berbasis alam di kawasan Lembang. Aktivitas offroad dan motor trail kerap dipersoalkan karena berpotensi menimbulkan kebisingan, kerusakan jalur hutan, hingga gangguan terhadap lahan milik warga. Di sisi lain, kegiatan tersebut menjadi sumber pendapatan bagi pelaku usaha dan sebagian masyarakat.
Kawasan Sukawana-Cikole sendiri berada di wilayah strategis pariwisata Lembang yang selama ini menjadi penopang ekonomi Kabupaten Bandung Barat. Namun belum adanya tata kelola lintasan yang jelas, regulasi teknis yang tegas, serta pembagian manfaat ekonomi yang merata diduga menjadi pemicu utama gesekan.
Pemkab Bandung Barat kini mendorong pertemuan bersama sebagai langkah awal meredam gejolak. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berperan sebagai mediator, tetapi juga segera menyusun skema pengaturan yang jelas, termasuk zonasi lintasan, standar operasional kegiatan, hingga mekanisme kompensasi atau pemberdayaan warga terdampak.
Jika tidak segera ditata, konflik serupa berpotensi berulang dan dapat mengganggu iklim pariwisata di Lembang yang selama ini menjadi salah satu unggulan daerah.(*)
