inijabar.com, Purwakarta – Setahun kepemimpinan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein atau yang akrab disapa Om Zein dan Wakil Bupati Bang Ijo Hapidin diwarnai sinyal tak harmonis.
Pernyataan Bang Ijo yang beredar di kolom komentar akun Instagram @urangpurwakarta.id memantik sorotan publik.
Dalam cuitan tersebut, pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Jawa Barat ini secara terbuka mempertanyakan perannya selama menjabat.
“Dimulai dilantik sampe detik ini yang namanya wakil bupati tidak pernah dilibatkan, coba bisa dicek di medsosnya bupati apakah ada video bareng abang ijo? apalagi membahas pak wakil barangkali ada saran masukan bagaimana caranya Purwakarta ke depan lebih baik, masyarakatnya sejahtera??? Kalau gak percaya tanya @omzein_bupatiang!!!,” tulisnya.
Bang Ijo bahkan meminta Bupati Purwakarta untuk ikut berdiskusi langsung di kolom komentar.
“Pak bupati kalau bisa ikut gabung disini pak @omzein_bupatiang,” ujarnya.
Pernyataan terbuka ini mempertegas adanya jarak komunikasi di antara kepala daerah dan wakilnya. Pertanyaannya: apakah benar Bang Ijo tak pernah dilibatkan, termasuk dalam kebijakan strategis seperti mutasi dan rotasi pejabat?
Mutasi-Rotasi: Titik Sensitif Kekuasaan
Dalam praktik pemerintahan daerah, mutasi dan rotasi pejabat merupakan domain strategis kepala daerah. Namun secara politik dan etika kepemimpinan, wakil kepala daerah lazimnya dilibatkan dalam pembahasan, minimal pada tahap konsultatif.
[cut]
Jika klaim Bang Ijo benar, maka ada dua kemungkinan.
Pertama, relasi kerja berjalan formalistik, wakil hanya simbol administratif tanpa ruang strategis.
Kedua, ada ketegangan politik internal pasca-Pilkada 2024 yang belum sepenuhnya cair.
Mutasi bukan sekadar soal pergeseran jabatan. Ia adalah instrumen membangun loyalitas birokrasi sekaligus mengamankan arah visi-misi. Ketika wakil merasa tak dilibatkan, publik berhak bertanya: apakah konsolidasi kekuasaan hanya terpusat di satu figur?
Visi-Misi Kampanye: Janji Duet atau Personal Branding?
Saat kampanye Pilkada 2024, Om Zein dan Bang Ijo tampil sebagai satu paket. Narasi perubahan, tata kelola bersih, serta percepatan kesejahteraan masyarakat menjadi jualan politik utama.
Namun dinamika setahun terakhir menunjukkan branding lebih dominan pada figur bupati. Sorotan media sosial, agenda publik, hingga komunikasi visual pemerintahan terlihat lebih menonjolkan satu nama.
Jika benar tidak ada pelibatan intens, maka ini berpotensi menggerus semangat kolektif duet kepemimpinan yang dijanjikan ke publik. Sebab mandat rakyat diberikan kepada pasangan, bukan individu tunggal.
Relasi bupati–wakil bupati pada dasarnya adalah kemitraan politik sekaligus administratif. Ketika salah satu pihak menyampaikan keluhan secara terbuka di media sosial, itu menandakan ada saluran komunikasi internal yang tak berjalan optimal.
Secara politik, situasi ini bisa berdampak pada soliditas internal pemerintahan, lalu soal loyalitas birokrasi yang terbelah dan persepsi publik terhadap stabilitas kepemimpinan.
[cut]
Di sisi lain, keberanian Bang Ijo menyampaikan kritik terbuka juga bisa dibaca sebagai upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi.
Publik Menunggu Klarifikasi
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Bupati Purwakarta terkait tudingan tersebut. Publik kini menanti klarifikasi: apakah benar wakil bupati tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan strategis?
Jika hubungan ini terus merenggang, yang dipertaruhkan bukan sekadar ego politik, melainkan realisasi visi-misi pembangunan Purwakarta lima tahun ke depan.
Duet yang dulu dijual sebagai pasangan solid, kini diuji oleh realitas kekuasaan.
Apakah ini hanya riak komunikasi, atau pertanda retak yang lebih dalam?
Purwakarta menunggu jawabannya.(*)
