![]() |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Kota Bekasi - Genap satu tahun setelah pidato optimistis di masa kampanye, kepemimpinan Wali Kota Tri Adhianto di Kota Bekasi kini diuji oleh angka-angka statistik yang tak bisa diajak berorasi.
Saat masa Pilkada, publik disuguhi janji pengurangan pengangguran, pembukaan lapangan kerja baru, dan komitmen menekan kemiskinan lewat penguatan UMKM serta investasi. Narasinya tegas: 'Nyaman Kotanya Sejahtera Warganya'.
Namun data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan realita yang lebih membumi. Per Maret 2025, tingkat kemiskinan Kota Bekasi tercatat di kisaran 8 persen lebih.
Angka itu memang tidak melonjak, tetapi juga belum menunjukkan lompatan drastis yang dulu dijanjikan sebagai “percepatan pengentasan kemiskinan”.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih berada di kisaran 4–5 persen pada rilis terakhir Agustus 2025. Secara statistik terlihat membaik dibanding masa-masa sulit pascapandemi, namun jumlah warga usia kerja yang belum terserap pasar tenaga kerja tetap menyentuh puluhan ribu orang.
Dalam bahasa kampanye: peluang terbuka. Dalam bahasa statistik: belum sepenuhnya terserap.
Pemerintah Kota Bekasi menyebut sejumlah program sudah dijalankan, pelatihan kerja, job fair, dukungan UMKM, hingga kemudahan perizinan investasi. Namun di lapangan, sebagian warga masih mengeluhkan ketatnya persaingan kerja di kota jasa dan perdagangan yang ironisnya juga masih ada sejumlah kawasan pabrik dan pergudangan.
Secara makro, tidak ada krisis. Namun juga belum ada lonjakan signifikan yang bisa disebut sebagai terobosan monumental. Penurunan kemiskinan berjalan perlahan, sementara pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah tahunan.
Setahun berjalan, kepemimpinan Tri Adhianto tampak berada di antara dua dunia yakni, janji kampanye yang penuh akselerasi, dan grafik statistik yang bergerak lebih hati-hati.
Tantangan berikutnya jelas: apakah tahun kedua akan menghadirkan gebrakan yang benar-benar terasa di dapur warga, atau sekadar memperhalus angka di laporan tahunan?
Karena pada akhirnya, bagi warga Kota Bekasi, yang lebih penting dari baliho kampanye adalah isi dompet di akhir bulan.
Opini Ditulis: Redaksi
Sumber: BPS




