 |
| Lokasi BTS di Desa Margahayu Pagaden Barat |
inijabar.com, Subang– Rencana pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) di Desa Margahayu, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, memicu gelombang penolakan dari warga.
Tower telekomunikasi tersebut direncanakan berdiri tepat di belakang tembok SDN Dwikarya, membuat pihak sekolah, orang tua murid, hingga tokoh masyarakat angkat suara.
Penolakan mencuat karena warga menilai lokasi pembangunan terlalu dekat dengan ruang belajar siswa dan permukiman. Mereka khawatir keberadaan menara itu berdampak pada keselamatan fisik bangunan sekolah serta kesehatan anak-anak dalam jangka panjang.
Hasanudin, perwakilan orang tua murid sekaligus tokoh masyarakat Dusun Bakansaltewi, menyebut jarak menara yang mepet dengan sekolah menjadi sumber keresahan utama.
“Kami sangat prihatin. Pembangunan BTS tersebut terlalu dekat dengan lokasi sekolah dan pemukiman warga. Jaraknya yang mepet di belakang tembok sekolah sangat mengkhawatirkan bagi keselamatan dan kesehatan siswa-siswi kami,” ujar Hasanudin, Rabu (25/2/2026).
Menurutnya, ada dua kekhawatiran besar yang dirasakan warga. Pertama, potensi dampak radiasi elektromagnetik terhadap kesehatan anak-anak dan perangkat elektronik sekolah. Kedua, risiko keselamatan apabila menara roboh saat cuaca buruk atau angin kencang.
“Kalau sampai terjadi sesuatu saat angin besar atau hujan deras, siapa yang tanggung jawab? Ini menyangkut nyawa anak-anak,” tegasnya.
Warga juga mengeluhkan minimnya sosialisasi dari pihak pengembang. Mereka mengaku tidak pernah diajak berdiskusi secara terbuka, baik pihak sekolah maupun orang tua murid, sebelum rencana pembangunan berjalan.
Meski menolak lokasi tersebut, warga menegaskan tidak anti terhadap investasi atau pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayahnya. Mereka hanya meminta agar titik pembangunan dipindahkan ke lokasi yang lebih aman dan jauh dari sekolah serta permukiman.
“Kami tidak bermaksud menghalangi usaha. Tapi jangan dibangun di belakang sekolah. Pindahkan ke tempat yang lebih aman,” kata Hasanudin.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengembang maupun pemerintah setempat terkait polemik tersebut. Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk memediasi dan memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama sebelum proyek dilanjutkan.(*)
