 |
| KAMMI Jabar saat membentangkan spanduk menolak Board of Peace. |
inijabar.com, Kota Bekasi - Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Jawa Barat, mendesak pemerintah Indonesia segera menarik diri dari forum Board of Peace (BOP).
Forum tersebut dinilai tidak merepresentasikan kepentingan rakyat Palestina, dan berpotensi mengaburkan posisi moral Indonesia sebagai bangsa anti-penjajahan.
Ketua PW KAMMI Jawa Barat, Izus Salam menilai, keputusan pemerintah bergabung dalam BOP tidak sejalan dengan semangat politik luar negeri bebas aktif, yang menjadi landasan diplomasi bangsa.
"Forum ini tidak merepresentasikan kepentingan Palestina, bahkan berpotensi menormalkan ketidakadilan yang sedang terjadi di sana," kata Izus saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (7/3/2026).
Izus menyatakan, bahwa sejak Konferensi Asia Afrika 1955, komitmen Indonesia terhadap perjuangan anti-penjajahan telah terpatri dalam Dasasila Bandung, bukan sekadar posisi politik, melainkan utang historis yang tidak boleh dikompromikan.
"Bandung pernah menjadi pusat gelombang moral dunia yang menolak kolonialisme. Konsistensi Indonesia terhadap Palestina, adalah bagian dari kehormatan nilai bangsa itu sendiri," ujarnya.
KAMMI Jabar juga menolak normalisasi perdamaian, yang tidak menempatkan keadilan sebagai dasarnya. Namun Izus menegaskan, sikap tersebut bukan bentuk antipemerintah.
"Kritik kami adalah bentuk cinta tanah air. Kami ingin Indonesia tetap berada di jalur sejarahnya, sebagai bangsa pembela kemerdekaan dan keadilan," tegas Izus.
PW KAMMI Jawa Barat menyatakan akan terus mengawal isu ini melalui diskusi publik, kajian geopolitik, dan gerakan advokasi pemuda, hingga rakyat Palestina mendapatkan hak paling dasarnya: hidup merdeka di tanah kelahiran mereka. (Pandu)
