 |
| Ketua GP Ansor Jabar Subhan Fami |
inijabar.com, Kota Bandung – GP Ansor Jawa Barat menegaskan akan terus mengkritisi kebijakan Dedi Mulyadi, terutama terkait belum terlihatnya langkah konkret Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menekan angka pengangguran.
Sikap tersebut menjadi salah satu rekomendasi dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) Ansor Jabar. Ketua Ansor Jabar, Subhan Fami, menyebut pihaknya melihat belum ada terobosan signifikan dari Pemprov Jabar dalam membuka lapangan kerja baru.
“Ansor akan terus mengawal dan mengkritisi kebijakan gubernur, khususnya soal pengangguran yang sampai saat ini belum terlihat langkah nyata,” ujar Fami saat acara Muskerwil Ansor Jabar. Senin, 9 Maret 2026
Namun, kritik tersebut tidak hanya menyasar isu ketenagakerjaan. Ansor juga menyinggung minimnya perhatian terhadap pesantren di era kepemimpinan Dedi Mulyadi, terutama terkait bantuan hibah yang disebut menurun dibanding periode sebelumnya.
Dua Isu, Satu Arah Kritik
Terdapat dua lapis kritik yang disampaikan Ansor Jabar. Pertama, kritik substantif terkait pengangguran yang memang menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah. Kedua, kritik yang bersinggungan dengan kebijakan anggaran hibah, khususnya bagi pesantren.
Isu pengangguran sendiri selama ini menjadi indikator kinerja penting pemerintah daerah. Tanpa program yang terukur seperti pelatihan vokasi, investasi industri, hingga penciptaan lapangan kerja baru, kritik dari masyarakat sipil dinilai wajar.
Namun, ketika kritik melebar ke soal minimnya bantuan pesantren, muncul pertanyaan soal objektivitas.
Antara Evaluasi Kebijakan dan Kepentingan Basis
Pada periode sebelumnya, bantuan hibah untuk lembaga keagamaan, termasuk pesantren, memang dikenal cukup besar. Sebagian kalangan menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk afirmasi terhadap pendidikan keagamaan, sementara yang lain mengkritiknya karena rawan politisasi dan tidak merata.
Di era Dedi Mulyadi, pendekatan anggaran disebut mulai diarahkan lebih selektif dan berbasis program prioritas.
Hal inilah yang diduga menjadi latar munculnya kekecewaan sebagian kelompok, termasuk basis organisasi yang selama ini dekat dengan pesantren.
Objektif atau Emosional?
Sejumlah pihak menilai kritik Ansor Jabar tetap memiliki dasar, terutama pada isu pengangguran. Namun, memasukkan isu bantuan pesantren dalam satu tarikan napas dinilai berpotensi mencampurkan kepentingan publik dengan kepentingan kelompok.
Di sisi lain, Ansor sebagai organisasi kepemudaan berbasis Nahdlatul Ulama memang memiliki kedekatan historis dengan pesantren. Sehingga, perhatian terhadap lembaga tersebut dianggap bagian dari tanggung jawab moral organisasi.
Hingga saat ini, Pemprov Jawa Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik tersebut.
Situasi ini pun memunculkan pertanyaan, apakah kritik Ansor Jabar murni sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah, atau justru refleksi kekecewaan atas berubahnya arah kebijakan hibah di era kepemimpinan baru.
Opini; ditulis Redaksi
