 |
inijabar.com, Kota Bekasi — Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, turun langsung ke lokasi longsor sampah di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, pada Minggu malam (8/3/2026).
Kehadiran Hanif untuk memantau langsung proses evakuasi korban yang diduga masih tertimbun longsoran sampah di salah satu zona penumpukan. Dalam kunjungan tersebut, Hanif didampingi Kapolda Metro Jaya Asep Edi Suheri serta sejumlah petugas dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Tentara Nasional Indonesia.
Di lokasi kejadian, alat berat terus bekerja mengeruk tumpukan sampah yang longsor. Suara mesin excavator dan aktivitas tim penyelamat menjadi latar operasi darurat yang berlangsung hingga malam hari.
Hanif mengatakan, fokus utama pemerintah saat ini adalah proses evakuasi korban serta memastikan tidak ada lagi pekerja maupun warga yang tertimbun longsoran sampah.
“Kita sedang fokus pada proses evakuasi dan memastikan tidak ada lagi korban tertimbun,” ujarnya kepada awak media di lokasi.
Selain penanganan darurat, pemerintah juga mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah di Bantargebang. Menurut Hanif, keselamatan para pekerja dan masyarakat di sekitar kawasan TPST harus menjadi prioritas utama.
Pemerintah juga akan menginvestigasi penyebab longsornya gunungan sampah yang terjadi di salah satu zona penumpukan. Longsor tersebut diduga dipicu oleh tingginya volume sampah yang terus menumpuk serta kondisi struktur timbunan yang rentan.
Peristiwa ini kembali membuka persoalan lama terkait kapasitas dan sistem pengelolaan di TPST Bantargebang yang selama puluhan tahun menjadi tempat pembuangan akhir sampah dari wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Ancaman Jika Bantargebang Ditutup
TPST Bantargebang selama ini menampung ribuan ton sampah setiap hari dari wilayah Jakarta dan Bekasi. Jika fasilitas ini ditutup secara mendadak, dampaknya diperkirakan akan sangat besar terhadap sistem pengelolaan sampah di kawasan metropolitan.
Tanpa Bantargebang, Jakarta yang menghasilkan sekitar 7.000–8.000 ton sampah per hari akan menghadapi krisis penanganan sampah. Penumpukan sampah berpotensi terjadi di TPS lingkungan hingga pinggir jalan karena tidak adanya lokasi pembuangan akhir yang siap menampung volume tersebut.
Selain itu, penutupan Bantargebang juga akan berdampak pada ribuan pemulung dan pekerja informal yang menggantungkan hidup dari aktivitas pengolahan dan pemilahan sampah di kawasan tersebut.
Di sisi lain, insiden longsor ini menjadi pengingat bahwa ketergantungan pada satu lokasi pembuangan raksasa bukanlah solusi jangka panjang. Para pengamat lingkungan menilai pemerintah perlu mempercepat pembangunan teknologi pengolahan sampah seperti waste to energy, fasilitas daur ulang modern, serta pengurangan sampah dari sumbernya.
Peristiwa longsor di Bantargebang menjadi alarm keras bahwa sistem pengelolaan sampah di kawasan megapolitan harus segera direformasi, sebelum bencana serupa kembali terulang.(*)
