 |
| Ketua Fraksi Gerindra DPRD Depok Edi Masturo |
inijabar.com, Depok – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Pemerintah Kota Depok berencana akan melaksanakan proyek pembangunan Rumah Susun (Rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan Jalan Raya KSU, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Edi Masturo mengungkapkan apresiasi langkah Pemerintah sebagai upaya penyediaan rumah layak huni murah bagi masyarakat. Menurutnya, langkah ini dinilai tepat karena saat ini rumah layak murah masih menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat.
“Kita sangat senang ya, apresiasi, semoga itu berjalan baik dan jangan hanya rencana. Karena memang masyarakat kita masih banyak yang membutuhkan rumah murah seperti itu,” ujar Edi Masturo kepada awak media, Kamis (12/3/2026).
Edi mengatakan, hadirnya Pemerintah untuk memfasilitasi warganya terhadap rumah layak huni murah sangat diperlukan. Hal itu juga sejalan dengan janji politik Presiden Prabowo yang akan membangun rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Insya Allah kami di Depok juga akan siap menerima dan mendukung adanya proyek ini. Terlebih apa lagi kalau itu merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN),” katanya.
Terlebih, dengan melihat kondisi tata ruang perkotaan terhadap tingginya kebutuhan rumah tinggal layak huni. Dia beranggapan bahwa padatnya penduduk di wilayah Kota Depok membuat kian banyaknya bangunan-bangunan rumah kontrakan dan sejenisnya menjamur, namun tak seiring dengan penataan kawasan permukiman dan keinginan kepemilikan rumah.
“Saya melihat gini rumah-rumah kontrakan masih banyak, kos-kosan juga masih banyak. Artinya kebutuhan papan masyarakat kota Depok atau rumah sederhana maupun rumah layak huni itu masih sangat dibutuhkan ya. Apalagi rumah yang biaya tarifnya murah gitu, mudah-mudahan itu bisa mengcover kebutuhan masyarakat Kota Depok ya,” bebernya.
Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Gerindra itu juga menekankan bahwa faktor pendukung sarana dan prasarana menjadi hal kursial yang nantinya harus dipikirkan Pemerintah, sebelum dimulainya proyek pembangunan hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut.
“Harapannya sih sesuai dengan kebutuhan kita ya. Terus yang terpenting pemerintah pusat juga untuk sarana dan prasarananya harus mendukung ya,”harapnya.
Terkait masih terdapatnya kendala permasalahan lahan di lokasi bakal pembangunan proyek rumah susun. Edi menyatakan, DPRD Kota Depok akan siap membantu dan berkolaborasi untuk mengatasi solusi permasalahan itu dengan pendekatan persuasif.
“Kan sudah jelas ya negara hadir, jangan sampai kalah sama preman kan begitu, sudah disepakati, ini lahan negara untuk rakyat, bukan punya segelintir kelompok ataupun preman. Kita siap membantu dan kolaborasi mengatasi permasalahan itu,” tandasnya.
Sebagaimana diketahui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait didampingi Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah sebelumnya telah meninjau lahan bakal pembangunan Rusun tersebut yang diketahui milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan RRI dengan total luas 45,06 hektare pada Sabtu (7/3/2026).(Risky)
