 |
| Ketua PPP Kota Cirebon Dody Arianto dan jajaran pengurusnya |
inijabar.com, Kota Cirebon – Konflik internal melanda tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bukan hanya di Kota Bekasi setelah pencopotan Ketua PPP Kota Bekasi H.Sholihin. Kejadian mirip terjadi juga di internal PPP Kota Cirebon.
Munculnya agenda Musyawarah Cabang (Muscab) hari ini, Minggu (12/4/2026), agenda Musyawarah Cabang (Muscab) resmi digelar untuk menentukan nakhoda baru partai berlambang Ka’bah tersebut.
Muscab tanpa koordinasi dengan ketua aktif ini seolah sebuah kudeta yang akhirnya memicu dugaan kuat terjadinya dualisme kepemimpinan di tingkat DPC.
Dua kubu disebut mulai terbentuk. Kubu pelaksana Muscab bergerak cepat melakukan konsolidasi dengan agenda utama pergantian ketua.
Sementara itu, kubu Dr. Doddy Arianto selaku ketua DPC PPP aktif menilai proses tersebut tidak sah karena berjalan tanpa sepengetahuan struktur pimpinan resmi.
Doddy menegaskan dirinya tidak dilibatkan dalam persiapan maupun pelaksanaan Muscab. Ia menyebut kondisi ini tidak lazim dalam mekanisme organisasi partai politik yang semestinya mengedepankan koordinasi dan konsolidasi internal.
“Saya tidak tahu menahu soal agenda Muscab hari ini,” ujar Doddy singkat, yang sekaligus mencerminkan adanya keretakan komunikasi di internal partai.
Lebih lanjut, Doddy menyatakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) terakhir yang dimilikinya, masa bakti kepengurusan DPC masih berlaku hingga 2027. Ia juga memastikan aktivitas kepartaian masih berjalan normal dan terpusat di kantor DPC.
Doddy menduga dinamika di Cirebon tidak lepas dari polemik di tingkat wilayah. Saat ini, Pepep Saepul Hidayat tengah menggugat SK DPP yang menunjuk Uu Ruzhanul Ulum sebagai Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat.
Situasi ini mempertegas adanya tarik-menarik kepentingan dari level daerah hingga wilayah yang berpotensi memperuncing konflik di tubuh PPP, khususnya di Kota Cirebon.
Wakil Ketua DPD PPP Jabar Bidang OKK Tunggal Dewananto mengatakan, tidak ada yang janggal dalam Muscab PPP Kota Cirebon.
"Muscab ini amanah Muktamar dan agenda rutin lima tahunan," ucapnya enteng.
Pria yang akrab disapa Dewa ini, menyatakan, jabatan ketua DPC PPP Kota Cirebon habis tahun 2026 karena dulu Muscabnya tahun 2021. Kalau di SK tercantum tahun 2027 itu kita mengacu pada Muscab tahun lalu. Jadi kepanitiaan sudah disusun untuk Muscab,"tandasnya..(fi)
