inijabar.com, Kota Bekasi - Gelombang penolakan terhadap kepemimpinan Muhamad Mardiono di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus meluas. Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang melakukan 'pembersihan' struktural dengan mencopot sejumlah Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dianggap melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Jawa Barat, yang selama ini menjadi lumbung suara sekaligus 'battleground' bagi partai berlambang Ka'bah tersebut, kini berada di pusaran konflik. Pola pencopotan pengurus di wilayah Pantura hingga Priangan Timur disinyalir dilakukan secara halus namun sistematis, mulai dari evaluasi kinerja hingga penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) secara mendadak.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pencopotan Ketua DPC PPP Kota Bekasi, H. Sholihin, atau yang akrab disapa Gus Shol. Posisinya kini digantikan oleh Nawal Husni sebagai Plt berdasarkan surat keputusan dari pusat.
Saat dikonfirmasi, Gus Shol secara tegas menyatakan menolaksoal keputusan tersebut karena tidak ada panggilan. Menurutnya, proses pergantian kepemimpinan ini cacat secara hukum partai dan tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
"Keputusan DPP ini tidak sah. Saya menolak karena penggantian saya tidak sesuai dasar. Saya tidak dipanggil, tidak ada klarifikasi, tiba-tiba SK Plt turun," ujar Gus Shol saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (12/4/2026).
Gus Shol juga menyoroti kejanggalan dalam surat keputusan tersebut. Ia menyebut, surat tersebut hanya ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal, bukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) sebagaimana aturan yang lazim berlaku di organisasi partai politik.
"Bukan Sekjen yang tanda tangan, tapi Wasekjen. Secara aturan dan Undang-Undang Partai Politik, itu tidak sah," tegasnya.
Keputusan DPP ini memicu reaksi keras di tingkat akar rumput. Di Kota Bekasi, dari 12 Pimpinan Anak Cabang (PAC), tercatat 11 PAC menyatakan sikap menolak pencopotan Gus Shol. Hanya satu PAC, yakni Mustikajaya, yang tidak ikut dalam barisan penolakan tersebut.
"Mayoritas, bisa dibilang 99 persen menolak. Teman-teman PAC merasa selama ini pembinaan partai berjalan baik. Bahkan, dalam sejarahnya, baru kali ini PPP bisa mencalonkan wakil di tingkat kota meskipun hanya dengan dua kursi," jelas Gus Shol.
Ia menambahkan, bahwa gerakan perlawanan ini murni aspirasi dari bawah, yang merasa dizalimi oleh kebijakan pusat. Meski begitu, Gus Shol mengaku tidak ambisius untuk mempertahankan jabatan jika prosesnya dilakukan secara benar.
"Saya tidak ambisi, tapi teman-teman PAC yang bereaksi. Mereka merasa kehilangan dan menganggap jika saya diganti dengan cara yang tidak sesuai harapan, lebih baik mereka mundur," ungkapnya.
Kondisi di Kota Bekasi hanyalah puncak gunung es dari gejolak di Jawa Bar9at. Gus Shol mengungkapkan, bahwa setidaknya ada 20 DPC di Jawa Barat yang memiliki keresahan serupa, dan menolak kepengurusan tingkat wilayah (DPW) yang baru.
Bahkan, tercatat 20 pengurus PPP Jabar, telah melayangkan gugatan ke pengadilan karena merasa dicopot sepihak demi meloloskan orang-orang pilihan pusat.
"Hampir semuanya menolak, mayoritas di Jawa Barat. Saya menolak SK DPP dan juga menolak Muswil (Musyawarah Wilayah) karena tidak sesuai AD/ART. Ini bukan soal ego pribadi, tapi soal aturan partai yang tidak dihargai," pungkasnya.
Langkah 'bersih-bersih' yang dilakukan kubu Mardiono di Jawa Barat kini menyisakan pertanyaan besar, mampukah partai berlambang Ka’bah ini bertahan di tengah badai internal?.
Dengan mencopot figur-figur yang memiliki basis massa kuat di akar rumput seperti Gus Shol di Bekasi, PPP berisiko kehilangan loyalitas konstituen setianya menjelang Pemilu 2029.
Jika taktik penunjukan Plt ini terus dipaksakan tanpa mengindahkan AD/ART, alih-alih melakukan konsolidasi, PPP justru terancam mengalami deparpolisasi dari dalam.
Kini publik menunggu, apakah langkah 'tangan besi' ini akan membawa stabilitas, atau justru menjadi lonceng kematian bagi eksistensi partai di tanah Pasundan, yang dikenal sebagai basis krusial suara Islam nasional? (Pandu)
