 |
| Ilustrasi |
SETELAH memberikan status sebagai pegawai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjasama). Kini Badan Gizi Nasional (BGN) berencana akan memberikan fasilitas kendaraan operasional berupa motor kepada Kepala SPPG.
Motor tersebut diwacanakan senilai sekitar Rp40 jutaan, kepala SPPG (Dapur MBG) seolah ingin berkata: “Yang penting cepat jalan.”
Sayangnya, yang cepat melaju justru kendaraannya, bukan keadilan kebijakannya.
Di satu sisi, negara tampak sigap mendukung program strategis seperti pemenuhan gizi. Kepala SPPG diberi “amunisi” agar distribusi dan koordinasi berjalan lancar.
Logikanya masuk. Tapi di sisi lain, ada ironi yang sulit diabaikan yakni para pegawai honorer yang selama ini juga menopang layanan publik, justru masih berkutat dengan nasib yang “jalan kaki” bahkan kadang mundur pelan-pelan.
Bayangkan, satu unit motor setara dengan puluhan bulan harapan honorer yang menanti kepastian status.
Mereka sudah lama “mengaspal” di birokrasi, tapi tak kunjung diberi kendaraan bernama kejelasan. Bahkan, untuk sekadar naik kelas menjadi PPPK pun, jalannya sering lebih berliku dari jalan desa yang belum diaspal.
Kebijakan ini bukan soal iri pada motor. Ini soal rasa keadilan yang seperti bensin subsidi, dibatasi, diawasi, dan sering kali tidak tepat sasaran.
Negara tampak royal pada program baru, tapi hemat pada orang-orang lama yang sudah setia bekerja dalam senyap.
Jika motor itu simbol percepatan, maka seharusnya keadilan juga dipercepat. Jangan sampai yang melaju hanya programnya, sementara manusianya tetap tertinggal di pinggir jalan, melambaikan SK yang tak kunjung datang.
Barangkali pemerintah perlu mengecek ulang spion kebijakannya. Siapa tahu, di belakang sana, para pegawai honorer masih terlihat berdebu, lelah, tapi tetap berharap tidak ditinggal terlalu jauh.
Karena pada akhirnya, negara bukan hanya soal program yang sampai tujuan, tapi juga tentang siapa saja yang diajak naik dalam perjalanan itu.
Ditulis oleh: Iwan NK- Pemimpin Redaksi inijabar.com
