 |
| Walikota Bekasi Tri Adhianto |
SELAIN lonjakan kekayaan yang fantastis dalam kurun dua tahun memimpin Kota Bekasi. Walikota Bekasi Tri Adhianto juga tercatat paling sering ke luar negeri. Baik untuk urusan ibadah maupun urusan program yang tidak urgent (mendesak) bagi kebutuhan masyarakat Kota Bekasi.
Harta Tri sendiri menurut LHKPN dari sekitar Rp12 miliar pada 2024 menjadi lebih dari Rp15 miliar di 2025. Kenaikan ini memang belum tentu bermasalah, namun dalam konteks intensitas perjalanan luar negeri, publik mulai mengaitkan gaya kepemimpinan dengan sensitivitas terhadap kondisi rakyat
Di tengah tekanan ekonomi global dan tuntutan efisiensi anggaran daerah, sorotan publik mengarah pada langkah-langkah luar negeri yang dilakukan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto. Bukan semata soal frekuensi perjalanan, tetapi juga relevansi dan dampaknya bagi masyarakat.
Sejumlah agenda luar negeri yang dilakukan Tri mencuat ke permukaan. Mulai dari umrah saat masih menjabat Plt Wali Kota pada April 2023. Lalu umrah kembali saat sudah terpilih menjadi walikota Bekasi pada November 2025.
Melakukan kunjungan ke Tiongkok pada Desember 2025 terkait proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang justru berujung batal dan dialihkan pengelolaannya oleh Danantara.
Belum selesai di situ, pada April 2026, Tri baru saja kembali melakukan lawatan ke Seongnam (Korea Selatan) dan Izumisano (Jepang) untuk penandatanganan kerja sama sister city. Sebuah program "langitan' yang tidak menyentuh urgensi rakyat Kota Bekasi.
Bahkan, rencana keberangkatan haji pada Mei 2026 turut menambah daftar perjalanan ke luar negeri dalam waktu relatif singkat.
Pertanyaannya: seberapa besar manfaat konkret dari rangkaian perjalanan tersebut?
Jika dibandingkan dengan kepala daerah lain di Jawa Barat, kontrasnya cukup terasa. Banyak bupati dan wali kota di provinsi ini memilih fokus pada proyek strategis dalam negeri, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, hingga penanganan pengangguran, alih-alih aktif menjajaki kerja sama luar negeri.
Sikap Tri sering ke luar negeri berbanding terbalik dengan gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi secara terbuka menyatakan memilih tidak melakukan perjalanan luar negeri jika tidak berdampak langsung bagi masyarakat. Baginya, pengelolaan keuangan daerah harus memberi contoh efisiensi dan prioritas pada kebutuhan riil warga.
"Kenapa saya konsisten untuk enggak pernah pergi perjanjian luar negeri, untuk apa? Karena saya sebagai pemimpin harus memberikan contoh bagaimana mengelola keuangan," ujar pria yang akrab disapa Bapak Aing ini.
Dedi menilai, kunjungan ke luar negeri harus punya manfaat bagi kepentingan masyarakat.
Pernyataan Dedi bukan sekadar retorika politik, melainkan refleksi pendekatan kepemimpinan yang menempatkan urgensi di atas simbolisme. Dalam konteks ini, perjalanan luar negeri bukan dilarang, tetapi harus terukur, transparan, dan berdampak nyata.
Di sinilah letak kritik terhadap langkah Tri. Kerja sama sister city, misalnya, kerap dipandang sebagai pintu masuk investasi dan pertukaran teknologi. Namun tanpa tindak lanjut konkret, kesepakatan itu berisiko menjadi sekadar seremoni administratif.
Begitu pula dengan kunjungan ke Tiongkok yang tidak berujung pada realisasi proyek PSEL, justru memunculkan tanda tanya soal efektivitas diplomasi daerah tersebut.
Publik Bekasi pada akhirnya tidak menolak perjalanan luar negeri, tetapi menuntut hasil. Di tengah persoalan klasik perkotaanbanjir, kemacetan, pengangguran, hingga layanan publik setiap rupiah anggaran dan setiap agenda pejabat semestinya bermuara pada solusi nyata.
Jika tidak, maka kritik akan terus menguat: apakah ini strategi pembangunan, atau sekadar perjalanan tanpa arah?.
Editorial ditulis: Tim Redaksi.
