 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Jakarta- Pemerintah meningkatkan kewaspadaan publik menyusul maraknya penipuan berkedok validasi data calon jemaah haji. Kementerian Haji dan Umrah meminta masyarakat tidak sembarangan membagikan data pribadi, terutama melalui pesan singkat maupun panggilan dari pihak tak dikenal.
Imbauan tersebut disampaikan melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) sebagai langkah pencegahan atas meningkatnya modus penipuan yang menyasar calon jemaah.
Kepala Pusdatin, Farosa, mengungkapkan pihaknya menemukan berbagai pola penipuan yang memanfaatkan kelengahan masyarakat, khususnya terkait permintaan pembaruan data pribadi.
“Pelaku biasanya menghubungi korban melalui WhatsApp, mengaku sebagai petugas resmi, lalu meminta pembaruan data hingga mengajak video call dengan dalih perekaman wajah,” ujarnya.
Menurutnya, modus video call menjadi perhatian serius karena berpotensi disalahgunakan untuk mengambil data biometrik korban, yang bisa digunakan untuk tindakan kejahatan lanjutan.
Kementerian menegaskan, perlindungan data pribadi menjadi kunci utama dalam mencegah penipuan. Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan instansi resmi tanpa proses verifikasi yang jelas.
Selain itu, calon jemaah diimbau untuk hanya mengakses layanan resmi pemerintah dan tidak memberikan informasi sensitif kepada pihak yang tidak dapat dipastikan identitasnya.
Pemerintah juga mengingatkan, segala bentuk pembaruan data jemaah haji dilakukan melalui jalur resmi, bukan melalui pesan pribadi atau komunikasi langsung dari nomor tak dikenal.(*)
