 |
| Komplek Dosen IKIP |
inijabar.com, Kota Bekasi - Masalah banjir menahun yang melanda Perumahan Dosen IKIP, Jatikramat, Jatiasih, hingga kini belum menemukan titik terang. Selama hampir 30 tahun, ribuan warga di kawasan tersebut harus akrab dengan genangan air, yang kondisinya dinilai kian memburuk dari tahun ke tahun.
Kondisi tersebut mendorong perwakilan warga, mendatangi Gedung DPRD Kota Bekasi untuk mencurahkan keluhan mereka kepada Komisi II, tentang pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, namun belum memberikan dampak yang signifikan.
Ketua RW 02 Perumahan Dosen IKIP, Heru Suryo Negoro, mengungkapkan bahwa situasi di wilayahnya kini semakin memprihatinkan. Jika dahulu banjir hanya terjadi saat curah hujan tinggi, kini hujan ringan yang berlangsung singkat pun langsung merendam permukiman.
"Sekarang ini tidak perlu hujan lebat sekali, hujan 15 sampai 20 menit saja sudah banjir. Kemarin terakhir banjir mencapai 80 sentimeter, hampir 1 meter. Warga di sana seperti sudah apatis dan lelah," ujar Heru saat ditemui di Kantor DPRD Kota Bekasi, Senin (18/5/2026).
Heru menjelaskan, kondisi topografi Perumahan Dosen IKIP yang menyerupai mangkok, membuat air dari berbagai hulu mengalir ke kawasan tersebut. Akibat banjir yang tak kunjung teratasi, banyak warga yang memilih mengungsi dan menelantarkan rumah mereka hingga rusak dan ambruk karena tidak laku dijual.
"Sudah banyak, dalam satu RT itu ada belasan rumah yang kosong sampai rusak dan ambruk," ungkap Heru.
Warga juga mengkritisi keberadaan dua polder dan empat pompa air di kawasan tersebut yang dinilai tidak efektif mengatasi banjir. Posisi polder yang berada di bagian belakang perumahan, membuat infrastruktur tersebut justru lebih banyak menampung aliran air dari perumahan di hulu, bukan mengalirkan air dari dalam komplek IKIP.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, membenarkan adanya keluhan warga terkait efektivitas polder tersebut. Menurutnya, ada indikasi kesalahan perencanaan sejak masa pembangunan polder di era pemerintahan terdahulu.
"Banyak yang menilai polder IKIP itu ada kesalahan perencanaan. Ketika air hujan datang, polder tidak bisa langsung menampung karena posisinya lebih tinggi dari permukiman, sehingga sangat bergantung pada pompa," kata Latu.
Latu menambahkan, Kali Jatikramat yang melintasi kompleks tersebut juga terhubung dengan Kali Cakung, sehingga debit air yang besar saat curah hujan tinggi kerap meluap. Masalah diperparah dengan banyaknya bangunan, yang berdiri di atas turap sepanjang aliran sungai.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Kota Bekasi menyarankan, agar warga segera bersurat resmi untuk meminta audiensi langsung dengan Wali Kota, agar jajaran eksekutif memahami persoalan ini secara gamblang.
"Kami di Komisi II menyarankan mereka mengajukan surat audiensi ke Wali Kota. Kami ingin tahu bagaimana kebijakan pemerintah daerah. Selanjutnya, kami akan mengawal dan mendudukkan bersama dinas terkait sebagai leading sector dengan pihak BBWSCC yang memiliki kewenangan alur sungai," jelas Latu.
Latu menekankan, penanganan banjir di Perumahan Dosen IKIP tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus linier dari hulu ke hilir. Momentum ini akan dimanfaatkan legislatif, untuk mendorong alokasi anggaran penanggulangan banjir terintegrasi dalam pembahasan RAPBD 2027.
"Kalau memang alokasi anggarannya harus bertahap silakan, yang penting ada goodwill atau iktikad baik dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, Komisi II akan mengeluarkan rekomendasi resmi terkait kebijakan penanganan banjir ini," pungkasnya. (Pandu)
