inijabar.com, Kota Bandung- Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi harapan peningkatan gizi anak bangsa justru diduga dijadikan alat penipuan terhadap para pengasuh pondok pesantren di Jawa Barat.
Sedikitnya 13 kiai menjadi korban dalam proyek pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belakangan diduga bermasalah.
Kerugian yang dialami para korban tidak kecil. Setiap pesantren disebut kehilangan dana antara Rp700 juta hingga Rp800 juta. Jika ditotal, kerugian keseluruhan diperkirakan menembus miliaran rupiah.
Para korban berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat, mulai dari Cirebon, Kuningan, Depok, Bekasi hingga Sukabumi. Mereka mengaku dijanjikan menjadi bagian dari pelaksana program MBG melalui pembangunan dapur SPPG di lingkungan pesantren masing-masing.
Modus Rapi, Kiai Diminta Bangun Dapur Sendiri
Kasus ini menyeret sekelompok pihak yang mengaku berasal dari koperasi berinisial DSN. Modus yang digunakan dinilai terstruktur dan meyakinkan.
Awalnya, pihak koperasi menawarkan kerja sama kepada pesantren untuk menjadi pengelola dapur MBG. Syaratnya, pesantren harus menyediakan lahan minimal 400 meter persegi.
Tidak berhenti di situ, para kiai juga diminta menunjuk kontraktor sendiri untuk membangun dapur. Mereka diwajibkan membayar biaya administrasi atau pendaftaran sekitar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta agar proses bisa berjalan.
Nilai proyek pembangunan dapur yang ditawarkan pun fantastis, berkisar Rp1,2 miliar hingga Rp1,5 miliar per lokasi. Dugaan kejanggalan makin kuat setelah kontraktor disebut diminta menyetor fee sebesar 8 hingga 10 persen, atau sekitar Rp72 juta, kepada pihak yang mengaku sebagai penghubung program.
Kantor Koperasi Disebut Tak Meyakinkan
Kecurigaan mulai muncul ketika sejumlah kiai diajak mengunjungi kantor koperasi di wilayah Cianjur. Alih-alih terlihat profesional sebagai mitra program nasional, kondisi kantor justru dinilai sederhana dan tidak mencerminkan lembaga besar yang mengelola proyek bernilai miliaran rupiah.
Namun saat itu, sebagian besar pembangunan sudah berjalan dan dana telah dikeluarkan para pesantren.
Masalah semakin jelas ketika memasuki akhir 2025. Pihak koperasi mendadak sulit dihubungi hingga akhirnya komunikasi terputus total. Sejumlah proyek dapur disebut mangkrak, sementara dana para korban telah terserap dalam pembangunan.
Korban Siapkan Laporan ke Bareskrim
Para korban kini mulai menempuh jalur hukum. Mereka telah meminta pendampingan kepada LBH PP Pemuda Banser untuk mengusut dugaan penipuan tersebut.
Selain itu, laporan resmi ke juga tengah dipersiapkan agar kasus ini diusut tuntas.
Kasus dugaan penipuan berkedok program MBG ini menjadi peringatan serius bagi lembaga pendidikan dan pesantren agar lebih berhati-hati terhadap tawaran proyek yang mengatasnamakan program pemerintah, terutama yang meminta setoran dana besar di awal tanpa kejelasan legalitas dan kontrak resmi.(*)
