Anggota Komisi 3 DPRD Jabar Faisyal Soroti Gelombang PHK Kian Mengkhawatirkan

Redaktur author photo
Anggota Komisi III DPRD Jabar Ahmad Faisyal Hermawan

inijabar.com, Kota Bekasi- Jawa Barat kembali menghadapi tekanan ekonomi serius. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menghantam sektor tekstil, garmen, elektronik hingga manufaktur mulai memicu kekhawatiran luas di berbagai daerah industri seperti tekstil, garmen, elektronik, hingga manufakture.

Ironisnya, badai PHK datang di tengah klaim pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang masih positif. Namun di lapangan, banyak pekerja justru kehilangan penghasilan, daya beli masyarakat menurun, dan aktivitas ekonomi lokal mulai melambat.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar apakah ekonomi Jawa Barat benar-benar sedang baik-baik saja?

Anggota Komisi III DPRD Jabar Ahmad Fasiyal Hermawan mengatakan, sektor tekstil dan garmen disebut menjadi industri yang paling terpukul. Banyak pabrik mengalami penurunan order akibat serbuan produk impor murah dan lesunya pasar ekspor global.

"Akibatnya produksi dikurangi, jam kerja dipangkas, hingga PHK massal tak terhindarkan,"ujarnya Selasa (12/5/2026)

Faisyal menerangkan, daerah seperti Bandung Raya dan Cimahi yang selama ini dikenal sebagai basis industri tekstil nasional kini menghadapi tekanan berat. 

"Ribuan buruh terancam kehilangan pekerjaan jika kondisi tidak segera membaik,"katanya.

Keluhan pelaku industri menyebut biaya produksi yang terus naik, mulai dari energi, logistik hingga bahan baku, membuat banyak perusahaan kesulitan bertahan.

Efek Domino Mulai Terasa

PHK, kata Faisyal, bukan sekadar masalah pekerja kehilangan pekerjaan. Dampaknya mulai menjalar ke ekonomi daerah.

"Warung makan sekitar pabrik mulai sepi. Kontrakan buruh banyak kosong. Penjualan UMKM menurun. Retail melemah,"ucapnya.

Di sejumlah kawasan industri, sambung dia, perputaran uang harian mulai turun drastis. Kondisi ini membuat ekonomi masyarakat kelas menengah bawah menjadi kelompok paling rentan terdampak.

"Jika dibiarkan berlarut, Jawa Barat bisa menghadapi perlambatan ekonomi berbasis konsumsi rumah tangga,"ungkapnya.

Serbuan Impor Murah Jadi Sorotan

Banyak pelaku industri menilai pemerintah belum serius melindungi pasar domestik dari banjir produk impor murah, khususnya tekstil dan fashion.

Produk luar negeri dengan harga jauh lebih rendah membuat industri lokal kesulitan bersaing.

Situasi ini menciptakan ironi: pabrik lokal tutup, tetapi pasar dalam negeri justru dipenuhi barang impor.

Jika tidak ada kebijakan pengendalian impor dan perlindungan industri lokal, ancaman PHK diperkirakan masih akan terus berlanjut sepanjang 2026.

Solusi yang Dinilai Mendesak

Faisyal juga menilai pemerintah daerah dan pusat harus bergerak cepat sebelum krisis tenaga kerja semakin meluas.

Dia memberikan beberapa solusi yang penting untuk diperjuangkan antara lain:

1. Menyelamatkan Industri Padat Karya

Industri tekstil dan garmen masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Barat. Pemerintah diminta memberi:

  • insentif pajak,
  • subsidi energi,
  • kemudahan bahan baku,
  • hingga perlindungan pasar domestik.

2. Membatasi Produk Impor Murah

Pengawasan impor dinilai harus diperketat agar produk lokal tidak kalah total di pasar sendiri.

3. Percepatan Investasi Baru

Wilayah seperti Subang, Karawang dan Majalengka kini mulai dipersiapkan menjadi pusat industri baru, termasuk kendaraan listrik dan logistik modern.

Namun investasi baru harus benar-benar menyerap tenaga kerja lokal, bukan hanya proyek besar di atas kertas.

4. Pelatihan Ulang Buruh Korban PHK

Transformasi industri menuju digitalisasi dan otomotif listrik membuat banyak pekerja lama harus beradaptasi.

Program pelatihan ulang dinilai penting agar korban PHK bisa masuk ke sektor industri baru.

Alarm Serius bagi Jawa Barat

Sebagai provinsi industri terbesar di Indonesia, kondisi Jawa Barat saat ini menjadi penentu penting ekonomi nasional.

Jika badai PHK terus meluas:

  • pengangguran bisa meningkat,
  • daya beli masyarakat turun,
  • dan stabilitas ekonomi daerah ikut terganggu.

Karena itu, penanganan PHK tidak cukup hanya dengan bantuan sosial sementara. Pemerintah membutuhkan strategi besar untuk menyelamatkan industri lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan.

Sebab ketika pabrik mulai tumbang satu per satu, yang terancam bukan hanya buruh—tetapi masa depan ekonomi Jawa Barat itu sendiri.(adv)

Share:
Komentar

Berita Terkini