Anggota Pansus 11 Faisyal: Air Permukaan Jabar 'Disedot' Industri, PAD Jalan di Tempat?

Redaktur author photo
Anggota Pansus 11 DPRD Jabar Ahmad Faisyal Hermawan

inijabar.com, Kota Bandung- Pemanfaatan air permukaan (Aper) di Jawa Barat kembali jadi sorotan. Di tengah tingginya kebutuhan industri dan perusahaan daerah terhadap air baku, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini dinilai belum tergarap maksimal.

Hal itu mengemuka dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) 11 DPRD Jawa Barat yang membahas optimalisasi pendapatan daerah dari pemanfaatan air permukaan.

Anggota Pansus 11, Ahmad Faisyal Hermawan, menyoroti tarif pemanfaatan air permukaan yang dinilai sudah bertahun-tahun tidak mengalami penyesuaian, padahal pengguna air permukaan terus bertambah, mulai dari perusahaan swasta hingga perusahaan air minum daerah (Perumda Air Minum/PAM).

“Banyak perusahaan yang menggunakan air permukaan, tetapi harganya sudah bertahun-tahun tidak naik. Akibatnya PAD Jawa Barat dari sektor ini tidak optimal,” ujar Ahmad Faisyal Hermawan dalam pembahasan Pansus 11.

Potensi Besar, Setoran Kecil

Jawa Barat menjadi salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. Ribuan pabrik di kawasan Bekasi, Karawang, Purwakarta hingga Bandung Raya bergantung pada pasokan air permukaan dari sungai, waduk, dan saluran irigasi besar.

Namun ironisnya, kontribusi pendapatan dari pemanfaatan sumber daya air dinilai belum sebanding dengan volume eksploitasi yang terjadi.

Selama ini, tarif pemanfaatan air permukaan disebut masih menggunakan skema lama, sementara biaya lingkungan, konservasi, dan kebutuhan pembangunan daerah terus meningkat.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan besar: Mengapa industri terus menikmati air murah, sementara daerah belum mendapat manfaat fiskal maksimal?

Pansus 11 Dorong Evaluasi 

Pansus 11 DPRD Jawa Barat kini mendorong evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan tarif pemanfaatan air permukaan.

Langkah itu dinilai penting agar PAD Jawa Barat meningkat, ada keadilan kontribusi dari sektor industri, dan dana konservasi sumber daya air bisa diperkuat.

Selain itu, evaluasi juga dinilai perlu untuk menyesuaikan nilai ekonomi air dengan kondisi industri saat ini yang terus berkembang.

Banyak pihak menilai, jika penyesuaian tarif dilakukan secara terukur dan transparan, dampaknya terhadap industri tidak akan signifikan, tetapi bisa memberi tambahan pemasukan besar bagi daerah.

Air Jadi “Emas Baru” Daerah

Di tengah tekanan fiskal daerah dan kebutuhan pembangunan yang terus naik, air permukaan kini dipandang sebagai salah satu sumber ekonomi strategis Jawa Barat.

Apalagi, krisis air dan kerusakan lingkungan mulai menjadi ancaman nyata di sejumlah wilayah industri.

Karena itu, optimalisasi pendapatan dari air permukaan bukan sekadar soal menaikkan tarif, tetapi juga menyangkut keberlanjutan lingkungan dan keadilan pemanfaatan sumber daya alam.

Jika tidak dibenahi, Jawa Barat dikhawatirkan hanya menjadi “penyedia air murah” bagi industri besar, sementara potensi PAD miliaran rupiah terus menguap setiap tahun.(*)

Share:
Komentar

Berita Terkini