 |
| Sejumlah pengurus RT dan RW 06 Cipayung Depok nyatakan pengunduran diri |
inijabar.com, Depok – Ketua RW dan seluruh Ketua RT, di RW 06 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok kompak menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya, pada Sabtu (9/5/2026).
Pengunduran diri tersebut dilakukan sebagai bentuk protes kekecewaan terhadap Pemerintah Kota Depok lantaran surat terkait aduan laporan masyarakat diabaikan dan tak kunjung ditindaklanjuti.
Aduan yang disampaikan diantaranya yakni warga meminta adanya penanganan solusi dampak lingkungan dan sosial seperti banjir, infrastruktur dan lainnya akibat dari aktivitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Cipayung, Kota Depok.
“Kami dan teman-teman RT hari ini menyatakan menyerah, saya menyerah. Bahwa hari ini saya janji sama masyarakat akan menyerahkan stempel dan jabatan kami sebagai bukti janji kami sama masyarakat untuk menuntaskan persoalan tersebut, biar nanti kalau ada yang mengajukan urusan administrasi silakan ke Kelurahan,” ujar Atmaja Ketua RT 03 bersama Ketua RT lainnya RW 06 saat melakukan aksi unjuk rasa bersama warga lainnya, Sabtu (9/5/2026).
Lebih lanjut Atmaja menyebut bahwa dampak yang dirasakan warga terutama adalah terkait kondisi banjir yang kerap melanda wilayah sekitar, yang telah terjadi beberapa tahun terus-menerus. Dia menilai kondisi itu terjadi diduga akibat dari tingginya aktivitas di lokasi TPA Cipayung.
“Yang terdampak langsung terkait masalah banjir yang sudah beberapa tahun kita alami. Aksi ini kita lakukan juga karena teman-teman RT peduli, teman-teman RT itu bersatu, karena sudah beberapa tahun banjir yang melanda kampung saya, Cipayung sampai saat ini belum ada tindakan,” ungkap dia.
Meski demikian, dia mengakui bahwa Pemerintah Kota Depok sudah sempat melakukan upaya dengan mengerahkan alat berat di sekitar kali Pesanggrahan. Tapi, menurutnya alat berat itu hanya digunakan untuk membersihkan sampah yang terbawa hanyut di aliran kali.
“Pernah mengirimkan alat berat di lokasi sekitar, kalau tidak salah hampir tiga bulan. Tapi ternyata setelah selama tiga bulan, kali pesanggrahan ini tidak dikeruk atau normalisasi, alat berat itu cuma membuang sampah-sampah yang ada di kali. Dari situ, kekecewaan masyarakat intinya pada normalisasi itu,” katanya.
Oleh karenanya, dirinya bersama Ketua RT lainnya meminta kepada dinas terkait agar adanya upaya penanganan banjir dengan normalisasi kali secara menyeluruh seperti kondisi awal.
“Kami meminta agar kali ini dinormalisasi, barangkali itu mudah saja kalau menurut saya. Mungkin pemerintah, karena dia kirim alat berat sudah cukup, tapi tidak sampai di situ. Kami juga meminta solusi agar kali ini habis dibersihkan besok, tidak seperti itu lagi,” bebernya.
“Belakangan ini saya saya sudah capek, setiap banjir saya sudah capek untuk bersihin bersama Bapak RT lainnya yang ada di lingkungan. Kita sudah mengirim surat, data laporan-laporan sampai saya setiap banjir saya juga mengirim foto-foto banjir ke grup kelurahan. Bahkan bikin TikTok agar didengar oleh pemerintah kita meminta datang, tapi sampai saat ini belum hadir juga,” tambahnya.
Tak hanya itu, persoalan infrastruktur kata Altmaja juga menjadi persoalan warga yang tak kunjung direspon oleh Pemerintah setempat.
“Jalan ini, jalan swadaya masyarakat. Orang tua saya yang berikan jalan ini agar dirawat, dititip dirawat. Agar jalan ini dilakukan perbaikan tapi sampai sekarang gak ada, ini jalan rusak, setiap hari saya benerin, dilewati jalan yang sekarang jadi jalan alternatif, karena sawangan sudah macet,” tandasnya.
Dengan ini pihaknya berharap aparatur pemerintah atas ketika turun ke bawah, tak hanya sekadar meninjau lokasi. Namun juga adanya dialog bersama para Ketua RT agar bisa memahami betul kondisi persoalan di wilayah setempat.
“Pengen kami ketika sudah hadir, adanya tindakan laporan duduk bareng bersama RT-RT kami di sini. Agar kita tahu, mengerti, dan kita juga sekaligus bisa sampaikan keluhan-keluhan dari persoalan apa saja,” pungkasnya. (Risky)
