 |
| Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat disambut oleh walikota Jayapura |
inijabar.com, Jayapura – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melontarkan peringatan keras terkait arah pembangunan di Papua. Menurutnya, pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi berpotensi menciptakan ketimpangan jika masyarakat adat tidak ditempatkan sebagai aktor utama.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi saat menjadi pembicara dalam Konferensi Analisis Papua Strategis (APS) III Tahun 2026 di Jayapura Papua. Jumat (29/5/2026).
Dalam forum yang dihadiri akademisi, tokoh masyarakat, dan para pemangku kebijakan itu, Dedi menegaskan bahwa masyarakat adat Papua tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah derasnya investasi dan pembangunan yang masuk ke wilayah mereka.
"Setiap pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat. Mereka harus menjadi bagian utama dari kemajuan Papua," tegas Kang Dedi Mulyadi (KDM)
KDM menilai Papua memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. Kekayaan budaya, kearifan lokal, serta hubungan erat masyarakat dengan alam merupakan aset strategis yang tidak boleh dikorbankan atas nama pembangunan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur memang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, tanpa perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, pembangunan justru berpotensi memunculkan masalah sosial baru di masa depan.
Karena itu, Dia mendorong agar setiap kebijakan investasi di Papua disertai program pemberdayaan masyarakat lokal yang terukur dan berkelanjutan. Dengan begitu, masyarakat Papua dapat menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penerima dampak.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua melalui pendidikan dan penguatan kapasitas generasi muda.
"Anak-anak muda Papua harus mampu bersaing secara global tanpa kehilangan identitas budaya dan akar tradisinya," ujarnya.
Pandangan Dedi mendapat perhatian peserta konferensi karena dianggap menyentuh persoalan mendasar yang selama ini menjadi tantangan pembangunan Papua. Di tengah percepatan pembangunan dan masuknya investasi besar, keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan perlindungan masyarakat adat dinilai menjadi isu yang semakin krusial.
Pesan yang disampaikan Dedi juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan Papua tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau megahnya infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat adat memperoleh ruang, kesempatan, dan kesejahteraan di tanah leluhurnya sendiri.
Konferensi APS III 2026 menjadi salah satu forum strategis yang membahas masa depan Papua dari berbagai perspektif, mulai dari pembangunan ekonomi, sosial, budaya, hingga tata kelola pemerintahan yang inklusif.(*)
