 |
| Salah satu dapur MBG |
PROGRAM MBG (Makan Bergizi Gratis) yang digadang-gadang menjadi solusi peningkatan kualitas gizi anak, justru menuai sorotan di sejumlah daerah.
Salah satu wilayah yang kini menjadi perhatian adalah setelah Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S Dayang, menyebut Sukabumi sebagai salah satu daerah dengan laporan permasalahan MBG terbanyak di Indonesia.
Pernyataan itu langsung memantik pertanyaan publik: apakah Program MBG di Sukabumi benar-benar bermasalah, atau justru tingginya laporan menunjukkan masyarakat di daerah tersebut lebih aktif melakukan pengawasan?
Banyak Laporan, Belum Tentu Paling Buruk
Dalam banyak program bantuan sosial pemerintah, tingginya jumlah laporan tidak selalu berarti daerah tersebut paling kacau. Bisa jadi, masyarakatnya lebih kritis, media lokal aktif mengawasi, atau jalur pengaduan lebih terbuka dibanding daerah lain.
Namun di sisi lain, tingginya laporan juga tidak bisa dianggap angin lalu. Sebab, berbagai keluhan terkait MBG mulai bermunculan, mulai dari kualitas makanan, distribusi yang tidak merata, keterlambatan pengiriman, hingga dugaan persoalan pengadaan bahan makanan.
Di sejumlah wilayah , program yang seharusnya menjadi simbol kepedulian negara terhadap gizi anak itu justru disebut memunculkan polemik baru di tingkat sekolah dan masyarakat.
Masalah Utama MBG: Sistem Belum Siap?
Jika ditarik lebih dalam, persoalan MBG sebenarnya bukan hanya soal makanan. Ada persoalan sistem yang lebih besar.
Program berskala nasional seperti MBG membutuhkan:
- rantai distribusi yang kuat,
- pengawasan ketat,
- standar kualitas makanan,
- transparansi anggaran,
- serta kesiapan vendor dan dapur penyedia.
Masalahnya, banyak daerah diduga belum memiliki kesiapan infrastruktur yang sama. Akibatnya, kualitas pelaksanaan di lapangan sangat bergantung pada kemampuan lokal masing-masing daerah.
Di Sukabumi sendiri, tantangan geografis juga menjadi faktor. Wilayah yang luas dengan akses distribusi yang tidak merata berpotensi membuat kualitas makanan berbeda antarwilayah.
Potensi “Bom Waktu” Pengawasan Anggaran
Yang paling rawan sebenarnya bukan hanya makanan basi atau keterlambatan distribusi, melainkan potensi kebocoran anggaran.
Program MBG melibatkan anggaran besar dengan rantai pengadaan panjang yakni bahan makanan, jasa katering, distribusi, hingga pengawasan kualitas.
Jika pengawasan lemah, maka ruang permainan anggaran bisa terbuka lebar. Mulai dari pengurangan kualitas bahan pangan, mark up harga, hingga vendor titipan.
Karena itu, tingginya laporan di Sukabumi bisa dibaca sebagai sinyal awal bahwa masyarakat mulai sensitif terhadap potensi penyimpangan program MBG.
Fakta atau Realita?
Secara fakta, memang ada pengakuan dari pejabat BGN bahwa laporan masalah MBG di Sukabumi tergolong tinggi. Namun secara realita, kondisi itu belum tentu menggambarkan seluruh program gagal.
Yang terjadi kemungkinan adalah kombinasi dari sistem yang masih beradaptasi, pengawasan publik yang tinggi, distribusi yang belum stabil, serta ekspektasi masyarakat yang besar terhadap program MBG.
Jika pemerintah pusat tidak segera memperbaiki mekanisme pengawasan dan evaluasi lapangan, maka MBG berisiko berubah dari program unggulan menjadi sumber polemik baru.
Publik Menunggu Transparansi
Kini masyarakat menunggu langkah konkret dari apakah laporan di Sukabumi akan dibuka secara transparan, siapa vendor yang bermasalah, bagaimana hasil investigasinya, dan apakah ada sanksi bagi pihak yang lalai.
Sebab tanpa transparansi, program sebesar MBG bisa kehilangan kepercayaan publik sebelum manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas.(*)
