TINGKAT pengangguran terbuka (TPT) di Kota Bekasi diklaim turun menjadi 7,33 persen pada 2026. Angka itu menurun sekitar 0,5 persen dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 7,83 persen.
Pemerintah Kota Bekasi menyebut penurunan tersebut sebagai sinyal positif membaiknya kondisi ketenagakerjaan. Wali Kota Tri Adhianto bahkan menegaskan bahwa reformasi ketenagakerjaan, pelatihan vokasi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia mulai menunjukkan hasil.
Eitt jangan senang dulu. Pertanyaannya, benarkah penurunan angka pengangguran itu terjadi karena terbukanya lapangan kerja formal yang signifikan?
Atau justru karena semakin banyak warga yang masuk ke sektor informal seperti ojek online, kurir aplikasi, hingga pekerjaan fleksibel berbasis digital?
Penurunan Pengangguran Belum Tentu Tanda Industri Pulih
Di tengah kondisi ekonomi sulit realita banyak pabrik dan industri tutup dan terjadi PHK. Tentu penurunan pengangguran seperti 'angin surga' yang dihembuskan agar publik senang.
Secara statistik, seseorang dianggap bekerja apabila memiliki aktivitas kerja minimal satu jam dalam seminggu. Definisi ini sering memunculkan perdebatan karena pekerja informal, termasuk pengemudi ojek online, pedagang online rumahan, hingga pekerja lepas digital juga masuk kategori “bekerja”.
Artinya, angka pengangguran bisa turun meski belum tentu terjadi penyerapan besar-besaran tenaga kerja formal oleh industri.
Di Kota Bekasi, fenomena pergeseran tenaga kerja ke sektor informal memang terlihat nyata dalam beberapa tahun terakhir. Banyak warga usia produktif yang sebelumnya menganggur kini memilih menjadi pengemudi transportasi online, kurir paket, reseller digital, hingga pekerja freelance karena dinilai lebih cepat menghasilkan uang dibanding menunggu pekerjaan pabrik atau kantor.
Ojek Online Jadi “Katup Penyelamat”?
Kehadiran platform transportasi online dinilai menjadi salah satu faktor besar yang membantu menekan angka pengangguran perkotaan, termasuk di Bekasi.
Tidak sedikit korban PHK maupun lulusan baru yang akhirnya masuk menjadi mitra pengemudi aplikasi. Fleksibilitas kerja tanpa syarat pendidikan tinggi membuat sektor ini mudah menyerap tenaga kerja dalam waktu cepat.
Bahkan di sejumlah kawasan padat seperti Bekasi Timur, Rawalumbu, Pondok Gede hingga Bantargebang, jumlah pengemudi ojek online terus meningkat setiap tahun.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan baru:
Apakah penurunan pengangguran di Bekasi benar-benar menunjukkan ekonomi daerah membaik, atau hanya pergeseran status warga dari “pengangguran” menjadi “pekerja informal digital”?
Lapangan Kerja Formal Masih Jadi Tantangan
Meski pemerintah mengklaim ada peningkatan investasi dan pelatihan kerja, kenyataannya persaingan kerja formal di Bekasi masih sangat ketat.
Lowongan kerja di sektor manufaktur, retail modern, maupun perkantoran belum sepenuhnya mampu mengimbangi jumlah pencari kerja baru setiap tahun.
Belum lagi gelombang PHK di wilayah Jawa Barat yang sebelumnya tercatat tertinggi secara nasional turut mempengaruhi kondisi pasar kerja di kawasan penyangga Jakarta seperti Bekasi.
Kondisi ini membuat sebagian warga akhirnya memilih pekerjaan apa saja yang cepat menghasilkan, meski tanpa kepastian pendapatan dan perlindungan kerja jangka panjang.
Pemerintah Perlu Transparan
Penurunan angka pengangguran memang patut diapresiasi. Namun publik juga perlu mengetahui lebih detail, sektor apa yang paling banyak menyerap tenaga kerja baru.
Apakah berasal dari industri manufaktur, sektor jasa formal, UMKM, atau justru dominasi ekonomi informal berbasis aplikasi digital?
Sebab tanpa penjelasan rinci, angka statistik pengangguran bisa menimbulkan persepsi yang bias di tengah realita sulitnya mencari pekerjaan formal di lapangan.
Bagi sebagian warga Bekasi, menjadi pengemudi ojek online hari ini mungkin bukan pilihan ideal, melainkan jalan bertahan hidup di tengah ketatnya persaingan kerja perkotaan.(*)
