 |
| Anggota DPR RI, H. Sudjatmiko, saat sosialisasi 4 Pilar. |
inijabar.com, Kota Bekasi - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Bekasi, mengalami lonjakan signifikan pada tahun anggaran 2026. Sebanyak 840 rumah tidak layak huni (RTLH), diusulkan untuk mendapatkan renovasi, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui hunian yang layak dan sehat.
Lonjakan kuota tersebut menjadi angin segar bagi warga Kota Bekasi, mengingat jumlah bantuan pada tahun sebelumnya hanya berkisar di angka 350 unit.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, H. Sudjatmiko, menegaskan komitmennya untuk memastikan distribusi bantuan aspirasi ini tepat sasaran dan merata di seluruh kecamatan.
Ia menjelaskan, bahwa kenaikan kuota bantuan di Kota Bekasi dipicu oleh kebijakan besar Pemerintah Pusat, yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sehingga membuat alokasi nasional melonjak tajam dari 40.000 unit menjadi 400.000 unit per tahun.
"Tahun ini usulan kami mencapai 840 rumah. Untuk tahap kedua ini ada 773 rumah yang masuk, sisanya akan menyusul di tahap selanjutnya. Saat ini progres di lapangan sudah masuk pada tahap pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB)," ujar Sudjatmiko saat ditemui di wilayah Bekasi Utara, Jumat (15/5/2026).
Terkait sebaran wilayah, ia menyebut seluruh kecamatan di Kota Bekasi menjadi prioritas. Wilayah seperti Medan Satria juga mengalami kenaikan jumlah penerima, selaras dengan semangat pemerataan di wilayah-wilayah dengan tingkat RTLH tinggi.
Menanggapi kenaikan harga material bangunan di pasaran, Sudjatmiko mengaku telah menyuarakan usulan kenaikan nilai stimulan, yang saat ini berada di angka Rp 20 juta per unit. Menurutnya, penyesuaian anggaran diperlukan agar kualitas bangunan yang dihasilkan lebih maksimal.
"Kami sudah mengusulkan kenaikan anggaran stimulan untuk BSPS. Namun, hal ini masih dalam pertimbangan pemerintah, karena fokus saat ini adalah mengejar target kuantitas 3 juta rumah tersebut," jelasnya.
Ia juga menekankan, bahwa kunci keberhasilan program ini adalah semangat gotong royong. Penerima bantuan diwajibkan memberikan swadaya, yang tidak melulu berupa uang tunai, melainkan bisa berupa tenaga atau jasa tukang untuk membangun rumahnya sendiri.
Untuk menghindari adanya tumpang tindih anggaran, antara program aspirasi pusat dengan program Rutilahu dari APBD Kota Bekasi, Sudjatmiko memastikan koordinasi dengan Disperkimtan Kota Bekasi terus berjalan. Verifikasi data dilakukan secara berlapis dengan pembagian tahapan yang berbeda.
"Tahap pertama biasanya untuk usulan dinas, dan tahap kedua adalah usulan aspirasi. Jadi data yang diusulkan dipastikan tidak tumpang tindih. Kendala administrasi seperti surat kepemilikan tanah di tingkat kelurahan juga terus kita dampingi melalui tim teknis (TFL) dan PIC agar segera tuntas," pungkasnya.
Melalui program BSPS ini, diharapkan warga Kota Bekasi yang selama ini menempati hunian tidak layak, bisa segera memiliki rumah yang lebih sehat, kokoh, dan nyaman untuk ditinggali. (Pandu)
