 |
| Netizen saat mengkritik melalui akun tiktok nya. |
inijabar.com, Kota Bekasi - Dinamika pergantian kepemimpinan di Kecamatan Bekasi Timur, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Warga menilai, terdapat perbedaan mencolok dalam responsivitas dan gaya komunikasi antara Camat yang lama, Fitri Widyati, dengan pejabat yang saat ini menjabat, Arie Halimatussadiyyah.
Keluhan tersebut dilontarkan oleh seorang warga melalui akun TikTok @bang.wanda13 yang di unggah ulang oleh akun @bocahleddok. Dalam unggahan videonya, ia menyoroti sulitnya membangun komunikasi dengan Camat Bekasi Timur yang baru, yang dinilai jauh dari kesan terbuka dibandingkan dengan pendahulunya.
"Semenjak pergantian Camat Bekasi Timur dari Ibu Fitri yang humanis dan sangat terbuka menerima laporan warga, kondisinya berubah drastis. Camat yang sekarang justru sulit dijangkau, bahkan nomor WhatsApp saya diblokir saat mencoba berkomunikasi," ungkap warga tersebut dalam unggahannya.
Bukan hanya soal pemblokiran nomor, warga tersebut juga menceritakan pengalamannya, saat mencoba mendatangi Kantor Kecamatan Bekasi Timur, untuk menyampaikan laporan penting terkait lingkungan. Namun, upayanya untuk berdialog langsung selalu kandas di tingkat Sekretaris Kecamatan (Sekcam).
Ia menegaskan, kedatangannya ke kantor kecamatan sama sekali bukan untuk meminta bantuan materiil atau kepentingan pribadi. Fokus utamanya adalah menyampaikan aspirasi terkait kenyamanan dan keamanan lingkungan, seperti dugaan peredaran obat keras jenis tramadol di kawasan Jalan Muhammad Yamin serta masalah sanitasi lingkungan yang kerap terabaikan.
"Saya datang bukan untuk minta uang. Saya hanya ingin melaporkan persoalan yang berdampak bagi warga Kota Bekasi. Seharusnya sebagai pejabat, ada keterbukaan untuk menerima aduan langsung dari masyarakat," ungkapnya.
Dalam pesannya, warga tersebut juga menyoroti pentingnya peran camat dan lurah dalam menggerakkan potensi wilayah, seperti mengoordinasikan RT/RW serta pengusaha setempat untuk pembenahan lingkungan, alih-alih hanya mengandalkan anggaran APBD.
Ia menekankan bahwa di era digital saat ini, responsivitas terhadap laporan masyarakat menjadi tolok ukur kredibilitas seorang pejabat.
Menurutnya, setiap laporan yang disertai data dan lokasi jelas harus ditindaklanjuti secara serius, dengan koordinasi ke dinas terkait, bukan justru menutup akses komunikasi.
Fenomena ini pun memicu pertanyaan publik mengenai urgensi evaluasi kinerja pejabat wilayah dalam menjaga komitmen pelayanan prima bagi masyarakat Kota Bekasi. (Pandu)
