 |
| Ketua Umum KAMMI Kota Bekasi, Arjuna Efendi. |
inijabar.com, Kota Bekasi - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Bekasi, melayangkan kritik tajam terkait rencana perjalanan dinas luar negeri, Wali Kota Bekasi beserta rombongan ke China.
Pemerintah Kota Bekasi dituntut untuk membuka secara transparan, sumber pembiayaan serta urgensi dari kunjungan yang dilakukan, menjelang pelaksanaan peletakan batu pertama (groundbreaking) megaproyek pengolahan sampah tersebut.
Aktivis mahasiswa menilai, kunjungan kerja yang turut memboyong jajaran legislatif itu, memicu tanda tanya besar di masyarakat terkait tata kelola pemerintahan yang baik.
Ketua Umum KAMMI Kota Bekasi, Arjuna Efendi, menilai publik berhak mendapatkan kejelasan agar agenda ini tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, yang membebani keuangan daerah atau berpotensi memicu konflik kepentingan.
Arjuna turut mempertanyakan, dasar prosedural dari verifikasi faktual ke China yang baru dieksekusi saat ini. Menurunya, validasi rekam jejak, kapasitas finansial, hingga kesiapan teknologi investor idealnya sudah tuntas secara administratif sebelum penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dilakukan.
"Kami mempertanyakan, mengapa pengecekan kesiapan perusahaan baru dilakukan menjelang groundbreaking. Secara prosedural, verifikasi rekam jejak, kemampuan teknologi, kapasitas finansial, dan kesiapan operasional perusahaan seharusnya telah selesai sebelum penandatanganan kerja sama," ujar Arjuna di Kota Bekasi, Selasa (23/6/2026).
Arjuna menambahkan, pelaksanaan studi tiru yang terkesan mendadak itu, berpotensi memicu spekulasi negatif di ruang publik, mengenai kredibilitas proses lelang yang telah berjalan sebelumnya.
Selain masalah prosedur, KAMMI mendesak Pemkot Bekasi untuk bersikap jujur, mengenai asal-usul anggaran yang digunakan untuk memberangkatkan para pejabat tersebut ke luar negeri.
"Publik berhak mengetahui apakah perjalanan ini dibiayai menggunakan APBD Kota Bekasi, atau terdapat fasilitas dari pihak perusahaan yang menjadi mitra proyek. Transparansi harus dikedepankan agar tidak menimbulkan spekulasi maupun potensi konflik kepentingan," kata Arjuna menegaskan.
Berdasarkan catatan KAMMI, lawatan kerja ke Negeri Tirai Bambu untuk mempelajari sistem manajemen limbah, bukan kali pertama ini dilakukan oleh jajaran eksekutif Bekasi. Agenda serupa tercatat pernah bergulir untuk mempelajari penanganan sampah dan pengelolaan air lindi, namun dampaknya dinilai belum dirasakan secara signifikan oleh warga.
"Pertanyaannya, apa hasil konkret yang sudah diterapkan di Bekasi? Perubahan apa yang sudah dirasakan masyarakat? Jangan sampai kunjungan luar negeri menjadi rutinitas seremonial tanpa dampak nyata bagi penyelesaian persoalan sampah," ucap Arjuna.
Menyikapi situasi ekonomi dan berbagai tantangan pelayanan publik yang tengah dihadapi warga Bekasi saat ini, gerakan mahasiswa menuntut para pemangku kebijakan, untuk lebih mengedepankan efisiensi anggaran dan efektivitas kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
"Di tengah tantangan yang dirasakan masyarakat hari ini, pejabat publik harus menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada rakyat melalui kerja nyata, bukan sekadar aktivitas yang menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban," pungkasnya. (Pandu)
