 |
| Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi |
inijabar.com, Kota Bekasi – Klaim keberhasilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi yang mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,5 triliun hingga 10 Juni 2026 patut diapresiasi.
Namun pertanyaan yang muncul adalah, apakah capaian tersebut benar-benar menunjukkan peningkatan kinerja signifikan atau justru masih menyisakan pekerjaan rumah besar menjelang akhir tahun?
Data yang disampaikan Kepala Bapenda Kota Bekasi, M. Solikhin, menunjukkan realisasi PAD mencapai Rp1,5 triliun atau sekitar 38,79 persen dari target PAD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp4,002 triliun.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi Abdul Muin Hafiedz menilai, secara nominal, angka tersebut memang terlihat besar.
"Jika capaian sekarang sampai 10 Juni 2026 di angka 38 persen, dibanding tahun lalu, nah ini patut diapresiasi,"ujar politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Jumat (12/6/6/2026).
Namun dalam perspektif pengelolaan keuangan daerah, kata Muin, ukuran keberhasilan tidak hanya dilihat dari nilai rupiah yang terkumpul, melainkan juga kecepatan pencapaian target, tren pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya, serta kemampuan pemerintah daerah mempertahankan konsistensi penerimaan hingga akhir tahun.
Apakah Realisasi 38,79 Persen di Bulan Juni Termasuk Tinggi?
Jika menggunakan pendekatan sederhana, hingga pertengahan Juni 2026 waktu anggaran telah berjalan sekitar 45 persen dari total satu tahun.
Abdul Muin menyatakan, secara umum, capaian PAD yang ideal pada akhir Juni (semester I) berada di kisaran 45–50 persen dari target tahunan.
Alasannya kata dia, ada beberapa parameter diantaranya;
A. Semester I mencakup sekitar 50 persen waktu anggaran dalam satu tahun.
B. Beberapa jenis pajak daerah seperti PBB-P2 biasanya mulai masuk signifikan pada pertengahan tahun setelah distribusi SPPT dan jatuh tempo pembayaran.
C. Pemerintah daerah umumnya menargetkan realisasi minimal 45 persen pada akhir Juni agar beban pencapaian semester II tidak terlalu berat.
D. Dengan realisasi PAD baru mencapai 38,79 persen, maka secara matematis pencapaian tersebut masih berada di bawah proporsi waktu yang telah berjalan.
"Jadi kan harus dilihat dari beberapa jenis pajak, sektor mana yang dominan. Misalnya dari pajak reklame seperti apa. Dari PBB bagimana setelah ada protes masyarakat soal 'piutang gaib',"tuturnya.
Muin juga mengatakan, apabila hingga 30 Juni 2026 realisasi dapat naik ke kisaran 43-45 persen, maka kondisi tersebut masih relatif aman. Namun jika tetap berada di bawah 40 persen, Bapenda Kota Bekasi harus bekerja lebih keras pada semester II karena harus mengejar lebih dari 60 persen target dalam enam bulan terakhir.
Analisis Angka Bekasi
- Target PAD 2026: Rp4,002 triliun
- Realisasi 10 Juni 2026: Rp1,552 triliun (38,79%)
- Sisa target: sekitar Rp2,45 triliun
Artinya, Pemerintah Kota Bekasi masih harus mengejar sekitar Rp2,45 triliun lagi dalam enam bulan ke depan agar target Rp4,002 triliun dapat tercapai.
Bila dihitung rata-rata, Bapenda harus mampu mengumpulkan sekitar Rp408 miliar setiap bulan hingga Desember 2026.
Angka tersebut tentu bukan hal yang mudah, terlebih kondisi ekonomi nasional dan daya beli masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan.
Dibanding Tahun Sebelumnya, Bagaimana Posisi PAD Kota Bekasi?
Pertanyaan terbesar yang muncul adalah apakah capaian Rp1,5 triliun ini lebih baik dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
"Dan jika dibandingkan dengan tahun lalu di bulan yang sama capaiannya lebih baik. Tahun kemarin kan 30 persen, sekarang 38 persen, nah ini patut diapresiasi,"ujar politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Jumat (12/6/6/2026).
Tanpa membandingkan data semester pertama 2025, klaim keberhasilan tentu belum dapat dinilai secara utuh.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, indikator yang lazim digunakan meliputi:
1. Pertumbuhan PAD year on year (YoY).
2. Persentase realisasi terhadap target.
3. Kontribusi masing-masing jenis pajak daerah.
4. Tingkat kepatuhan wajib pajak.
5. Efektivitas penagihan tunggakan.
Muin menyatakan, jika realisasi Juni 2026 tumbuh signifikan dibanding Juni 2025, maka capaian ini dapat dikategorikan sebagai prestasi.
"Sebaliknya, apabila pertumbuhannya stagnan atau bahkan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, maka angka Rp1,5 triliun hanya menunjukkan rutinitas penerimaan tahunan yang memang sudah berjalan,"terang Muin.
Sektor Pajak Apa yang Menjadi Penopang PAD Bekasi?
Selama ini PAD Kota Bekasi sangat bergantung pada sektor pajak daerah, terutama:
A. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)
PBB masih menjadi salah satu tulang punggung penerimaan daerah karena basis objek pajaknya sangat besar.
B. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Sektor properti dan transaksi jual beli tanah menjadi penyumbang penting PAD.
C. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Meliputi pajak restoran, hotel, hiburan, parkir, dan sektor jasa lainnya.
G. Pajak Reklame
Pertumbuhan kawasan bisnis dan komersial di Kota Bekasi turut menopang penerimaan dari sektor ini.
Namun ketergantungan pada beberapa sektor tertentu juga menjadi risiko apabila terjadi perlambatan ekonomi atau penurunan transaksi properti.
Tantangan Besar Mengejar Target Rp4 Triliun
Target PAD Kota Bekasi tahun 2026 yang menembus Rp4 triliun merupakan target yang ambisius.
Tantangan yang dihadapi antara lain:
1. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal.
2. Potensi kebocoran penerimaan daerah.
3. Banyaknya piutang pajak yang belum tertagih.
4. Perlambatan sektor properti.
5. Efektivitas pengawasan terhadap objek pajak baru.
Selain itu, pengawasan terhadap wajib pajak besar menjadi faktor penting karena kontribusinya sangat menentukan capaian PAD.
Apakah Bapenda Sudah Maksimal?
Abdul Muin Hafiedz menilai Bapenda layak mendapatkan apresiasi apabila mampu mempertahankan tren positif penerimaan hingga semester kedua.
Namun keberhasilan sesungguhnya baru dapat diukur pada akhir tahun ketika target Rp4,002 triliun berhasil dicapai atau bahkan terlampaui.
"Saat ini, realisasi Rp1,5 triliun lebih tepat disebut sebagai modal awal yang cukup baik, bukan keberhasilan final,"katanya.
Muin menegaskan, masyarakat juga berhak mengetahui secara transparan sektor mana yang memberikan kontribusi terbesar, berapa jumlah tunggakan pajak yang berhasil ditagih, serta bagaimana strategi pemerintah menutup selisih Rp2,45 triliun yang masih harus dikejar.(*)
