 |
| Aksi ruqyah dindepan kantor Pemkab Bandung Barat. |
inijabar.com, Bandung Barat– Menjelang peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat (KBB) ke-19, kondisi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kembali menjadi sorotan tajam. Komunitas BALAD KBB bahkan menyebut pemerintahan saat ini tengah mengalami "komplikasi akut" yang menyerang moralitas dan integritas birokrasi.
Sorotan tersebut muncul setelah mencuat dugaan praktik jual-beli jabatan dalam proses rotasi dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menambah daftar persoalan di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
Sebelumnya, publik juga dihebohkan dengan lambannya penanganan kasus dugaan asusila yang melibatkan oknum pejabat serta laporan polisi terhadap aktivis yang dianggap sebagai bentuk pembungkaman kritik.
Dugaan Jual-Beli Jabatan Jadi Tamparan Baru bagi Pemkab KBB
Koordinator Lapangan Komunitas BALAD KBB Agus Satria menilai laporan dugaan transaksi jabatan dalam proses rotasi-mutasi ASN menjadi gambaran nyata rusaknya tata kelola birokrasi di Bandung Barat.
Menurut Agus, kondisi tersebut menjelaskan mengapa berbagai pelanggaran moral yang terjadi di lingkungan pemerintahan seolah tidak mendapatkan penanganan tegas.
"KBB hari ini sedang sakit komplikasi jiwa dan raga. Raga pemerintahan rusak karena integritasnya digadaikan lewat dugaan jual-beli kursi jabatan. Jiwa pemerintahan ikut mati karena oknum ASN amoral justru dilindungi, sementara masyarakat yang menyuarakan kebenaran malah dikriminalisasi," ujar Agus, Kamis (11/6/2026).
Agus menilai apabila dugaan praktik transaksional dalam jabatan benar terjadi, maka tidak mengherankan jika sejumlah pejabat dianggap kehilangan komitmen moral dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Rotasi-Mutasi ASN Diduga Jadi Ajang Transaksi
Pihaknya menduga rencana rotasi dan mutasi ASN yang tengah bergulir bukan semata-mata untuk penyegaran organisasi maupun peningkatan kinerja birokrasi.
Agus juga mengatakan proses tersebut berpotensi dijadikan ajang transaksi jabatan sekaligus sarana mengalihkan perhatian publik dari berbagai persoalan yang tengah mencuat, termasuk kasus dugaan pelanggaran moral yang menyeret oknum pejabat.
Menurut Agus, kondisi ini memperlihatkan adanya kerusakan sistemik yang perlu segera mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah.
BALAD KBB Ajukan Tiga Tuntutan Tegas
Sebagai bentuk sikap terhadap situasi yang berkembang, kata dia, BALAD KBB bersama sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, pendiri Kabupaten Bandung Barat, hingga elemen mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan utama.
1. Hentikan Seluruh Proses Rotasi dan Mutasi ASN
BALAD KBB mendesak pemerintah daerah menghentikan sementara seluruh proses rotasi-mutasi hingga dugaan jual-beli jabatan diusut secara tuntas dan transparan oleh aparat penegak hukum.
2. Nonaktifkan ASN yang Terlibat Pelanggaran Moral
Mereka juga meminta Inspektorat segera mengambil langkah tegas terhadap oknum ASN yang diduga terlibat pelanggaran asusila berat, termasuk pemberian sanksi hingga penonaktifan dari jabatan.
3. Gelar Ruqyah Syar'iyyah Massal di Kantor Bupati
Tuntutan yang paling menyita perhatian publik adalah ajakan menggelar Ruqyah Syar'iyyah Massal di halaman Kantor Bupati Bandung Barat.
Menurut BALAD KBB, kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai simbol pembersihan moral dan spiritual terhadap birokrasi yang dinilai sedang mengalami krisis integritas.
HUT KBB ke-19 Diminta Jadi Momentum Introspeksi
BALAD KBB mengingatkan bahwa peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat ke-19 seharusnya menjadi momentum refleksi atas perjuangan para pendiri daerah.
Mereka berharap pemerintah daerah mampu melakukan pembenahan serius terhadap berbagai persoalan yang mencuat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dapat kembali pulih.
"Jangan sampai momentum hari jadi daerah berubah menjadi panggung kemunduran moralitas dan hukum. KBB membutuhkan pemimpin dan birokrasi yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat," tegas perwakilan BALAD KBB.(novi)
