 |
| Aksi protes emak-emak di depan Gedung DPRD Jabar terkait carut marut SPMB |
inijabar.com, Kota Bandung – Polemik pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 dan proses Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) di Jawa Barat terus memanas.
Sejumlah emak-emak dari sejumlah organisasi masyarakat, pemerhati pendidikan, purnabakti pendidik, hingga forum orang tua siswa turun ke jalan menyuarakan kekecewaan atas berbagai persoalan yang muncul selama proses penerimaan peserta didik tingkat SMA dan SMK negeri di Jawa Barat.
Aksi yang digelar di depan DPRD Jawa Barat pada Kamis 11 Juni 2026 itu menjadi simbol meningkatnya keresahan masyarakat terhadap pelaksanaan SPMB 2026 yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan teknis maupun administratif.
SPMB 2026 Dinilai Carut-Marut Sejak Awal
Para peserta aksi menilai pelaksanaan SPMB 2026 berlangsung tidak optimal sejak tahap awal. Berbagai persoalan disebut muncul secara beruntun, mulai dari minimnya sosialisasi kepada masyarakat, kebingungan orang tua terkait perbedaan antara PCMB dan SPMB, hingga kendala pada sistem aplikasi pendaftaran.
Banyak orang tua mengaku kesulitan memahami mekanisme baru yang diterapkan pemerintah. Perubahan istilah dan prosedur yang belum sepenuhnya dipahami publik disebut menjadi salah satu pemicu munculnya kebingungan di lapangan.
Selain itu, sejumlah calon peserta didik dilaporkan mengalami kendala dalam proses verifikasi data yang berakibat pada tertundanya tahapan pemetaan. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa proses seleksi tidak berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Verifikasi Data Jadi Sorotan
Salah satu isu yang paling banyak disorot adalah banyaknya calon siswa yang belum terverifikasi dalam sistem. Akibatnya, proses pemetaan harus diperpanjang dan memicu ketidakpastian bagi peserta maupun orang tua.
Kondisi ini dinilai menunjukkan masih adanya kelemahan dalam kesiapan sistem digital yang digunakan. Masyarakat mempertanyakan mengapa persoalan teknis masih muncul pada proses penerimaan siswa yang setiap tahun menjadi agenda rutin pemerintah daerah.
Keterlambatan verifikasi juga dikhawatirkan berdampak pada tahapan seleksi berikutnya, termasuk penempatan siswa ke sekolah tujuan.
Orang Tua Keluhkan Kurangnya Informasi
Keluhan terbesar yang muncul berasal dari para orang tua siswa. Banyak di antara mereka mengaku kesulitan memperoleh informasi yang jelas dan konsisten mengenai tahapan SPMB.
Tidak sedikit masyarakat yang harus mencari informasi secara mandiri melalui media sosial, grup percakapan, maupun forum daring karena merasa penjelasan resmi belum menjawab seluruh pertanyaan yang muncul di lapangan.
Situasi ini memperlihatkan pentingnya strategi komunikasi publik yang lebih masif agar setiap perubahan kebijakan pendidikan dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.
Massa Desak Dedi Mulyadi Turun Tangan
Dalam aksinya, massa mendesak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mengambil langkah tegas terhadap berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan SPMB 2026.
Mereka meminta dibentuknya tim investigasi independen guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penerimaan siswa baru tahun ini. Tim tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi akar persoalan, mengaudit pelaksanaan sistem, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang objektif.
Desakan tersebut muncul karena masyarakat menginginkan proses penerimaan peserta didik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari berbagai potensi penyimpangan.
Pendidikan Jangan Jadi Arena Eksperimen Kebijakan
Pengamat pendidikan menilai setiap perubahan sistem penerimaan siswa harus dibarengi kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan sosialisasi yang memadai. Tanpa persiapan matang, perubahan kebijakan justru berpotensi menimbulkan kebingungan dan keresahan publik.
SPMB bukan sekadar proses administratif, melainkan pintu masuk bagi jutaan siswa untuk mendapatkan hak pendidikan yang layak. Karena itu, setiap kendala yang muncul perlu segera dievaluasi agar tidak merugikan peserta didik.
Evaluasi Menyeluruh Jadi Tuntutan Publik
Meningkatnya kritik terhadap pelaksanaan SPMB SMA/SMK Negeri Jawa Barat 2026 menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan sistem yang lebih transparan, mudah dipahami, dan minim kendala teknis.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini menghadapi tantangan besar untuk membuktikan bahwa reformasi sistem penerimaan siswa mampu memberikan keadilan bagi seluruh peserta didik, bukan justru menambah polemik baru di dunia pendidikan.(*)
