 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Subang – Kelangkaan gas elpiji kembali menjadi sorotan di Kabupaten Subang. Warga di sejumlah wilayah mengeluhkan sulitnya mendapatkan tabung gas bersubsidi, sementara antrean di pangkalan masih kerap terjadi.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Subang Reynaldi Putra Andita Budi Roemi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Subang memiliki keterbatasan dalam menangani persoalan kuota gas elpiji. Pasalnya, kewenangan penetapan kuota berada di pemerintah pusat.
Usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang, Kamis (23/7/2026), Reynaldi mengatakan pemerintah daerah hanya dapat berperan sebagai penyambung aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat.
"Pemerintah Daerah Kabupaten tetap berupaya menjadi penyambung dan sudah bersurat. Tapi kita tetap punya batasan," ujar Reynaldi kepada awak media.
Pernyataan tersebut menjadi gambaran bahwa penyelesaian persoalan kelangkaan elpiji tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah.
Meski menerima banyak keluhan dari masyarakat, Pemkab Subang tidak memiliki kewenangan untuk menambah kuota distribusi gas bersubsidi.
Reynaldi juga menegaskan tidak ingin memberikan janji yang belum tentu dapat direalisasikan. Namun demikian, ia memastikan pemerintah daerah terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian serta instansi terkait agar kebutuhan masyarakat Subang dapat terpenuhi.
"Kita sudah berupaya, sudah bersurat memohon untuk penambahan kuota dan penebalan stok elpiji di daerah yang memang terjadi kelangkaan," tegasnya.
Kelangkaan gas elpiji di Kabupaten Subang sendiri menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap aktivitas rumah tangga maupun pelaku usaha mikro yang bergantung pada gas bersubsidi untuk menjalankan usahanya.
Masyarakat kini berharap langkah koordinasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Subang mendapat respons cepat dari pemerintah pusat sehingga penambahan kuota maupun stok elpiji dapat segera direalisasikan dan kelangkaan tidak terus berlarut.(*)
